Feeds:
Pos
Komentar

Pada pertengahan Maret, namun waktu pastinya masih dirahasiakan oleh gedung putih, bahwasanya Presiden AS, Barrack Obama, akan berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini adalah merupakan kunjungan pertama Obama selaku Presiden AS dan merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang telah diawali Hillary Clinton, awal 2009 lalu.

Seperti yang dikatakan oleh Dino Patti Jalal, Staf Khusus Kepresidenan, bahwasanya Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan secara resmi meluncurkan US-Indonesia Comprehensive Partnership, sebuah inisiatif di mana Amerika Serikat akan memperluas dan memperkuat hubungan dengan Indonesia untuk menangani isu-isu regional dan global. “Kami ingin ini menjadi hubungan yang lebih komprehensif, yang meliputi bidang-bidang seperti energi, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, investasi, orang-ke-orang kontak dan banyak lainnya,” katanya.

Rencananya Obama juga akan datang ke Yogyakarta, untuk melihat kraton Yogyakarta, UGM, Candi Borobudur, dan meninjau bengkel kereta api Balai Yasa Yogyakarta. Namun, Apakah kita patut sebagai warga negara Indonesia yang khususnya beragama islam merasa bangga dengan kedatangan Obama ini? Atau malah kita harus waspada? Apakah benar kedatanagan Obama ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia khususnya untuk umat islam ini?

Lanjut Baca »

Iklan

Meneropong Kasusu Century

Beberapa waktu yang lalu, Pansus Angket Century telah memberikan pandangan awal. Sungguh mengejutkan melihat kuatnya koalisi di parlemen, skor yang terbentuk adalah 7-2. Tujuh Fraksi –PDI-Perjuangan, Golkar, PKS, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra– berpandangan sama bahwa ada indikasi pelanggaran dan tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan Bailout Century. Sedangkan dua fraksi lainnya, yaitu Demokrat dan PKB,  berpandangan bahwa tidak ada masalah dalam pengambilan kebijakan Bailout Century.

Hal yang wajar, jika terjadi perbedaan pandangan. Munculnya perbedaan pandangan beserta argumentasi-argumentasinya, bisa sengaja digunakan oleh partai untuk menjalankan kepentingan politiknya. Pengambilan pandangan ini tergantung berada dimana posisi partai tersebut. Jika berada dalam koalisi pemerintahan, tentu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Partai Demokrat. Namun, jika dalam lingkaran oposisi, tentu yang digunakan adalah sudut pandang PDI-P.

Namun, menariknya adalah Golkar, PKS, PAN, dan PPP, bisa beralih kepada sudut pandang oposisi. Ada pihak yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah akrobat politik. Namun, partai-partai pihak koalisi pemerintahan tersebut membantahnya. Yang mereka lakukan murni proses  mencari kebenaran dan malah apa yang dilakukannya adalah sesuai perintah presiden, yaitu buka selebar-lebarnya agar terang benderang.

Demokrat pun melakukan politik gertak-sambar, dengan mengancam meresuffle beberapa menteri dari pihak partai koalisi yang berbeda pandangan di Pansus Angket Century. Malah menjadi boomerang. Politik gertak-sambar ini dijalankan pada saat Pansus belum memberikan kesimpulan awal secara resmi yang dimana pada saat itu pandangan fraksi masih skornya 5-4, setelah diberi gertak-sambar, malah menjadi 7-2. Capek deh..

Namun, apapun hasil akhir Pansus nanti, pengusutan kasus Century harus murni diarahakan kepada niat mencari kebenaran. Karena, ketika hasil Pansus ini berbeda dengan hasil investigasi KPK. Misalkan, Pansus berkesimpulan bahawa terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan bailout Century, namun hasil investigasi KPK mengatakan kebijkan bailout century tidak ada tindak pidana korupsi. Atau sebaliknya. Maka, akan terjadi yang namanya demoralisasi institusi.            Kredibilitas DPR atau KPK bisa turun. Masyarakat akan bingung memutuskan mana yang paling benar dan bisa berujung pada terguncangnya stabilitas perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Pansus Century tidak boleh main-main, harus murni 100% dalam rangka mencari kebenaran. Jika tidak, maka stabilitas negara yang akan menjadi taruhannya. Ini adalah kesempatan bagi DPR untuk mewujudkan citranya sebagai lembaga pengawasan yang baik.

Analisis Penyebab Permasalahan dalam sudut pandang pragmatis, Lanjut Baca »

Tanggal 28 Desember yang lalu, telah terjadi demonstrasi besar-beseran di beberapa kota. Presiden menganggap demonstrasi yang terjadi pada hari tersebut mayoritas kurang beradab. Pasalnya, Ada yang bawa kerbau, ”SBY badannya besar, malas, dan bodoh seperti kerbau”. Banyak terjadl penginjak-injakan dan pembakaran foto, serta teriakan-teriakan SBY maling, Boediono maling, dan menteri maling. SBY menganggap demonstrasi pada hari tersebut jauh dari nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi budaya, nilai, dan peradaban yang baik.

Beberapa saat setelah itu, pihak-pihak demonstran, yang bisa dikatakan sebagai pihak oposisi ekstra parlementer, pun langsung menanggapi ucapan SBY tersebut. Secara umum, mereka beranggapan sikap SBY terlalu berlebihan. Seharusmya tidak perlu menanggapi dengan sikap seperti itu, namun jawab lah dengan menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa telah terjadi gontok-gontok-an antara demonstran dengan pemerintah. Demonstran mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemerintah mengkritik cara demonstrasi para aktivis oposisi ekstra parlementer. Kemudian keduanya saling menanggapi satu sama lain. Jika hal ini akan terjadi secara terus-menerus, pemerintah akan terancam kehilangan fokus dalam menyelesaikan program-prgram pembangunannya karena energi akan terkuras lebih banyak pada aktivitas saling menanggapi. Semoga yang demikian ini tidak akan terjadi kembali.

Yang ideal adalah baik pemerintah maupun demonstran harus mau menerima kritik. Ketika pemerintah mendapatkan kritik sepedas apapun dengan simbol-simbol yang menyakitkan sekaligus, maka jadi kan hal tersebut sebagai refleksi diri. Jangan sampai menanggapinya dengan kata-kata, tetap lah fokus melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih semangat lagi dengan komitmen yang tinggi. Serta, jangan sampai pemerintah sekali pun menyatakan kebanggan kepada pers bahwa telah berhasil menjalankan program-program pembangunannya. Biarkan rakyat lah yang merasakannya keberhasilan tersebut, cukup rakyat saja yang bicara.

Lanjut Baca »

Letupan Era Wirausaha

Kabar gembira bagi para mahasiswa yang mempedulikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah akhirnya mencanangkan program kredit usaha untuk para  sarjana. Para mahasiswa yang baru saja lulus, dapat meperoleh modal usaha dengan syarat ijazah kelulusan sebagai jaminannya.

Ini merupakan suatu langkah positif pemerintah yang perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Karena, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan tanpa diimbangi dengan bertambahnya jumlah pengusaha baru. Para mahasiswa yang terkenal dengan letupan-letupan idealismenya perlu menyikapi masalah kemiskinan ini dengan menjadi pengusaha sebagai alternatif solusi pewujudan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

 Ada beberapa potensi manfaat yang dapat dihasilkan ketika program ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, angka pengangguran dapat berkurang. Dengan munculnya pengusaha baru, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang jika jumlahnya besar, akan dapat menekan angka pengangguran menjadi lebih kecil. Dengan berkurangnya angka pengangguran, secara tidak langsung akan menghambat laju pertumbuhan angka kemiskinan. Lanjut Baca »

(Mengkritik harus, namun apresiasi juga mesti diberikan)

            Tanggal 28 Oktober 2010, telah genap 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Ribuan masa dari berbagai macam komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum akademisi, hingga buruh  turun ke jalan untuk berunjuka rasa. Demo besar-besaran ini berlangsung serentak di berbagai kota di Indonesia. Namun, yang menarik adalah yang terjadi di Jakarta, selain ada pihak pengunjuk rasa yang kontra terhadap pemerintahan SBY-Boediono dan ini jumlahnya mayoritas, ada juga pihak yang Pro SBY-Boediono. Seperti yang dilansir oleh media massa, mereka tumplek jadi satu di depan gedung istana merdeka. Dan yang perlu di apresiasi, tidak terjadi bentrokan antar pihak yang kontra dengan yang Pro. Secara umum di seluruh Indonesia, aksi demonstrasi pada hari tersebut bisa dikatakan aman dari provokasi pihak-pihak yang ingin memicu kericuhan.

            Setidaknya aksi besar-besaran yang terjadi pada hari tersebut bisa diindikasikan bahwa ada ketidakberesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Secara elegan, hal tersebut harus diakui oleh pihak SBY-Boediono walaupun berdasarkan survey LSI terlihat bahwa tingkat kepuasan SBY-Boediono masih berada pada angka 70 %, namun sesungguhnya hasil survey ini pun perlu dipertanyakan kredibilitasnya apabila dibandingkan dengan logika kondisi real di masyarakat secara umum. Kemarin, SBY-Boediono bisa menang mutlak satu putaran pada pilpres dengan meraih suara sekitar 60 %, namun setelah adanya kasus kriminalisasi KPK dan Century, yang telah menyedot perhatian masa secara besar-besaran, tentu secara logika tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan SBY-Boediono ini pun turun dari angka 60 %.

Lanjut Baca »

Tidak hanya untuk komoditas barang atau jasa saja yang bisa dikaitkan dengan dunia industri, perpolitikan di negeri ini pun bisa dianalogikan sebagai sebuah industri pula. Pasalnya, perpolitikan di Indonesia juga ada investor, perusahaan, barang/jasa, dan konsumen, seperti di dalam dunia industri barang/jasa. Pihak Investor akan memodali Perusahaan untuk bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan optimal. Perusahaan kemudian memproduksi barang/jasa dan memasarkannya ke konsumen. Konsumen pun akhirnya yang akan membeli produk perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, Baik partai maupun tokoh masyarakat bisa menjadi barang daganganya. Sedangkan investornya adalah sang pemilik kepentingan : bisa pengusaha, kelompok tertentu, atau golongan. Namun, secara faktual, pengusaha lah yang sebenarnya dominan dalam memberi pengarahan kepada kebijakan partai. Perusahaannya adalah partai. Dan, konsumennya adalah masyarakat luas ini. Lanjut Baca »

Pro Kontra Akibat Retorika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menyampaikan sikapnya pada tanggal 23 November 2009 di depan media massa terkait dua kasus yang paling banyak menyedot energi bangsa akhir-akhir ini, yaitu kasus Bank Century dan Bibit-Chandra. Pidato presiden yang berjalan kurang lebih dua puluh menit ini akhirnya memunculkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun para elit politik.

Bagi yang pro seperti Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman,  di depan repoter salah satu stasiun televisi, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh presiden pada saat itu sesungguhnya sudah cukup gamblang dan jelas sehingga tidak perlu menimbulkan multi tafsir. Begitu pula dengan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution dalam sebuah wawancara televisi menyatakan, ”Presiden sudah memberikan pendapat yang jelas yaitu menghentikan kasus Bibit-Chandra. Meskipun disampaikan dengan bahasa yang berputar-putar, itulah cara Presiden menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra.”

Adapun yang kontra, seperti pendapat Mantan calon presiden dari jalur independen Fadjroel Rachman, setelah nonton bareng” pidato SBY” di kantor LSM Imparsial, menuturkan bahwa pidato SBY sama sekali tidak bisa memenuhi harapan rakyat yang menginginkan agar keadilan segera terlaksana.  Sedangkan di tempat yang sama, Sekretaris Umum Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki, menilai sikap Presiden yang tidak jelas tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran tidak akan ditindaklanjuti oleh Kapolri dan Jaksa Agung sebagai bawahannya. “Saya khawatir Kapolri dan Jaksa Agung melakukan pembangkangan. Sebab, instruksi terhadap keduanya juga tidak tampak dalam pernyataan Presiden tersebut,” kata Teten.

Terjadinya perbedaan pendapat seperti di atas adalah suatu kewajaran di dalam proses demokrasi di Indonesia. Pasalnya itulah ciri khas negara demokrasi yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi warga negaranya untuk berpendapat sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Namun, setidaknya ada beberapa alasan yang bisa dipetik terkait dengan pro-kontra pidato presiden ini. Beberapa alasan tersebut antara lain sebagai berikut.

Lanjut Baca »