Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Februari, 2010

Meneropong Kasusu Century

Beberapa waktu yang lalu, Pansus Angket Century telah memberikan pandangan awal. Sungguh mengejutkan melihat kuatnya koalisi di parlemen, skor yang terbentuk adalah 7-2. Tujuh Fraksi –PDI-Perjuangan, Golkar, PKS, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra– berpandangan sama bahwa ada indikasi pelanggaran dan tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan Bailout Century. Sedangkan dua fraksi lainnya, yaitu Demokrat dan PKB,  berpandangan bahwa tidak ada masalah dalam pengambilan kebijakan Bailout Century.

Hal yang wajar, jika terjadi perbedaan pandangan. Munculnya perbedaan pandangan beserta argumentasi-argumentasinya, bisa sengaja digunakan oleh partai untuk menjalankan kepentingan politiknya. Pengambilan pandangan ini tergantung berada dimana posisi partai tersebut. Jika berada dalam koalisi pemerintahan, tentu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Partai Demokrat. Namun, jika dalam lingkaran oposisi, tentu yang digunakan adalah sudut pandang PDI-P.

Namun, menariknya adalah Golkar, PKS, PAN, dan PPP, bisa beralih kepada sudut pandang oposisi. Ada pihak yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah akrobat politik. Namun, partai-partai pihak koalisi pemerintahan tersebut membantahnya. Yang mereka lakukan murni proses  mencari kebenaran dan malah apa yang dilakukannya adalah sesuai perintah presiden, yaitu buka selebar-lebarnya agar terang benderang.

Demokrat pun melakukan politik gertak-sambar, dengan mengancam meresuffle beberapa menteri dari pihak partai koalisi yang berbeda pandangan di Pansus Angket Century. Malah menjadi boomerang. Politik gertak-sambar ini dijalankan pada saat Pansus belum memberikan kesimpulan awal secara resmi yang dimana pada saat itu pandangan fraksi masih skornya 5-4, setelah diberi gertak-sambar, malah menjadi 7-2. Capek deh..

Namun, apapun hasil akhir Pansus nanti, pengusutan kasus Century harus murni diarahakan kepada niat mencari kebenaran. Karena, ketika hasil Pansus ini berbeda dengan hasil investigasi KPK. Misalkan, Pansus berkesimpulan bahawa terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan bailout Century, namun hasil investigasi KPK mengatakan kebijkan bailout century tidak ada tindak pidana korupsi. Atau sebaliknya. Maka, akan terjadi yang namanya demoralisasi institusi.            Kredibilitas DPR atau KPK bisa turun. Masyarakat akan bingung memutuskan mana yang paling benar dan bisa berujung pada terguncangnya stabilitas perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Pansus Century tidak boleh main-main, harus murni 100% dalam rangka mencari kebenaran. Jika tidak, maka stabilitas negara yang akan menjadi taruhannya. Ini adalah kesempatan bagi DPR untuk mewujudkan citranya sebagai lembaga pengawasan yang baik.

Analisis Penyebab Permasalahan dalam sudut pandang pragmatis, (lebih…)

Iklan

Read Full Post »

Tanggal 28 Desember yang lalu, telah terjadi demonstrasi besar-beseran di beberapa kota. Presiden menganggap demonstrasi yang terjadi pada hari tersebut mayoritas kurang beradab. Pasalnya, Ada yang bawa kerbau, ”SBY badannya besar, malas, dan bodoh seperti kerbau”. Banyak terjadl penginjak-injakan dan pembakaran foto, serta teriakan-teriakan SBY maling, Boediono maling, dan menteri maling. SBY menganggap demonstrasi pada hari tersebut jauh dari nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi budaya, nilai, dan peradaban yang baik.

Beberapa saat setelah itu, pihak-pihak demonstran, yang bisa dikatakan sebagai pihak oposisi ekstra parlementer, pun langsung menanggapi ucapan SBY tersebut. Secara umum, mereka beranggapan sikap SBY terlalu berlebihan. Seharusmya tidak perlu menanggapi dengan sikap seperti itu, namun jawab lah dengan menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa telah terjadi gontok-gontok-an antara demonstran dengan pemerintah. Demonstran mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemerintah mengkritik cara demonstrasi para aktivis oposisi ekstra parlementer. Kemudian keduanya saling menanggapi satu sama lain. Jika hal ini akan terjadi secara terus-menerus, pemerintah akan terancam kehilangan fokus dalam menyelesaikan program-prgram pembangunannya karena energi akan terkuras lebih banyak pada aktivitas saling menanggapi. Semoga yang demikian ini tidak akan terjadi kembali.

Yang ideal adalah baik pemerintah maupun demonstran harus mau menerima kritik. Ketika pemerintah mendapatkan kritik sepedas apapun dengan simbol-simbol yang menyakitkan sekaligus, maka jadi kan hal tersebut sebagai refleksi diri. Jangan sampai menanggapinya dengan kata-kata, tetap lah fokus melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih semangat lagi dengan komitmen yang tinggi. Serta, jangan sampai pemerintah sekali pun menyatakan kebanggan kepada pers bahwa telah berhasil menjalankan program-program pembangunannya. Biarkan rakyat lah yang merasakannya keberhasilan tersebut, cukup rakyat saja yang bicara.

(lebih…)

Read Full Post »