Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pembentukan qiyadah fikriyah itu sangatlah penting. Qiyadah Fikriyah ini akan membentuk pola pikir pada seseorang, pola pikir ini nantinya akan membentuk persepsi-persepsi dalam kehidupan, dan ujungnya akan muncul berupa kebijakan, perliku sehari-hari, dan atau aksi nyata. Termasuk halnya bagi para pengemban dakwah. Ketidaktepatan qiyadah fikriyah yang dimiliki akan menyebabkan terjadinya disorientasi dalam berdakwah yang dapat berakibat fatal, mulai dari tidak diterimanya segala amal da’awy sang pengemban dakwah, hingga dimintainya pertanggungjawaban di yaumul akhir.

Sang pengemban dakwah, ketika telah memiliki qiyadah fikriyah islam, akan senantiasa meneladani Rosulullah dalam menjalankan prinsip berdakwahnya. Salah satu prinsip yang harus diteladani oleh para pengemban dakwah adalah keberanian dalam menyampaikan islam. Sang pengemban dakwah harus tidak mau berkompromi dengan kemungkaran, tidak bermuka dua, tidak akan banyak mencari muka dan berbasa-basi, serta berani menyampaikan islam tanpa mempertimbangkan apakah hal itu sesuai dengan keinginan masyarakat umum atau justru bertentangan.

Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.

(QS. At Taubah [9]: 33)

Rosulullah SAW datang ke dunia dengan membawa Risalah Islam, menyampaikan secara terus terang dan menantang. Rosulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang Quraisy dengan mencela dan menyinggung tuhan-tuhan mereka, menentang dan meremehkan seluruh kepercayaan-kepercayaan mereka. Sementara Beliau saat itu sendirian dan diisolir oleh masyarakat, tanpa pendukung, dan tanpa bekal selain imannya yang amat dalam terhadap islam yang beliau serukan. Beliau sama sekali tidak memperhatikan kebiasaan dan adat istiadat bangsa Arab, tidak memperhatikan agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan mereka, dan tidak bermanis muka di hadapan mereka.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa suatu ketika datang lah delegasi Tsaqif untuk memberi tawaran bahwa mereka akan masuk islam apabila Rosulullah membiarkan berhala mereka, Latta , untuk tidak dihancurkan selama tiga tahun, dan membebaskan mereka dari kewajiban sholat. Rosulullah serta merta menolak semua usulan mereka dengan tegas, tanpa sedikit ragu dan sedikit bimbang. Sebab, manusia hanya memiliki dua pilihan: iman atau kufur, karena tempat kembali itu juga hanya dua, kalau tidak Surga tentu ke Neraka. Beliau lalu menugaskan Abu Sufyan dan Mughirah bin Syu’bah untuk menghancurkannya.

Demikianlah seharusnya sikap dan tindakan seorang pengemban dakwah islam, yaitu berani secara terang-terangan menyampaikan islam, menentang segala kebiasaan, adat-istiadat, ide-ide sesat, dan persepsi-persepsi yang salah.

Selain itu, para pengemban dakwah tentu tidak akan sanggup memikul beban tanggung jawab dakwah dan kewajiban-kewajibannya, kecuali jika mereka menanamkan pada dirinya cita-cita untuk mengarah kepada jalan kesempuranaan. Yaitu, dengan cara selalu mengkaji dan mencari kebenaran, serta senantiasa meneliti kembali secara berulang-ulang setiap sesuatu yang sudah mereka ketahui agar dapat dibersihkan dari segala pemikiran asing nan sesat yang mungkin mempengaruhinya. Semua itu bertujuan agar ide-ide yang mereka kembangkan tetap murni dan terpelihara. Kemurnian ide adalah satu-satunya jaminan untuk keberhasilan yang terus-menerus.

Disamping itu, para pengemban dakwah harus menunaikan kewajiban berdakwah dengan gembira. Mereka tidak berharap imbalan, pujian, ucapan terima kasih, penghargaan, ataupun jabatan, dan tidak mencari seuatu apapun, kecuali mencari keridlaan Allah SWT semata.Wallahu a’lam bi showab.

Sleman, 15 Januari 2012

Written by

Megantara Vilanda

Satu per satu rezim yang telah berkuasa puluhan tahun tumbang seketika ditelan gelombang amuk rakyat yang sudah tidak tertahankan. Bukan hanya itu, aroma keterlibatan negara-negara barat dalam pelengseran para penguasa seperti Amerika Serikat terhadap Libya dan Mesir tercium sangat kental. Yang menarik adalah revolusi timur tengah bermulai dari satu negara kemudian merembet ke beberapa negara tetangga.

Revolusi timur-tengah, kini megacu kepada kebangkitan dunia arab yang menginginkan sistem pemerintahan baru dan tentunya dengan menumbangkan penguasa yang lama. Gelombang ini bermula dari revolusi yang terjadi di Tunisia sejak Desember 2010 yang terpicu dari aksi bakar diri seorang pedagang kaki lima karena disita barang dagangannya. Aksi solidaritas dan simpatik pun bermunculan, serta semakin hari semakin mengeras akibat perasaan senasib yang dialami juta’an warga Tunisia. Kekerasan pun terjadi hingga menyebabkan sekurangnya 100 warga sipil tewas dan ratusan orang lainnya terluka dalam revolusi melati ini. Akhirnya, 15 Januari 2011, Presiden Ben Ali resmi mengundurkan diri dan kabur ke Arab Saudi dengan membawa 1,5 ton emas. Presiden yang telah berkuasa selama 23 tahun ini akhirnya disidangkan secara in-absensia di Tunisia dalam 3 kasus yang berbeda dan mengkoleksi 66,5 tahun penjara.

Revolusi di Tunisia pun akhirnya merembet ke sejumlah negara di timur tengah seperti Al Jazair, Libanon, Yordania, Sudan, Oman, Arab Saudi, Yaman, serta Suria. Bahkan di Mesir terjadi demo anti pemerintah tak lama setelah Ben Ali tumbang. Masa mendesak, Presiden Husni Mubarak mundur karena telah menyebabkan kemiskinan merajalela, pengangguran meningkatkan, dan korupsi yang semakin marak. Akibatnya terjadi bentrok antara pendukung dengan anti-Mubarak pun pecah, sehingga menimbulkan lebih dari 150 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Setelah 3 minggu menghadapi tekanan masa,  tanggal 11 Februari 2011, Presiden Husni Mubarak pun akhirnya tumbang dan diajukan ke meja hijau pada awal Agustus. Namun sayang, meskipun Mubarak tumbang, kerusuhan di Mesir hingga kini masih terus berlanjut akibat perebutan kekuasaan. Dan yang menyesatkan adalah akhirnya Amerika Serikat mengakui bahwa Mubarak, mantan sahabat karibnya, adalah seorang diktaktor. Keberadaan Amerika di belakang revolusi timur tengah sudah menjadi rahasia umum.

Bahkan dalam penggulingan Khadafi, Amerika tidak malu-malu lagi berdiri di barisan terdepan bersama Prancis, Italia, dan beberapa negara barat lainnya. Setelah melalui pertarungan yang sengit antar kelompok militer dan pendukung Khadafi, serta kelompok pemberontak, yang terjadi selama berbulan-bulan, 20 Oktober 2011, Kolonel Muamar Khadafi akhirnya menemui ajal di tangan NTC di kampung halamannya. Dalam kondisi terluka parah, Khadafi diseret dianiaya oleh masyarakat yang membecinya dan pada akhirnya ditembak dengan sadis. Kematian Khadafi, tentu disambut gembira oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang sudah lama menginginkan Khadafi tumbang.

Yang perlu diwaspadai adalah terdapatnya kepentingan dan rekayasa yang telah, sedang, dan akan dibangun oleh negara-negara barat dengan memanfaatkan gelombang revolusi yang terjadi di timur tengah ini. Arah perubahan yang terjadi sedikit banyak telah di bajak oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Perubahan diarahkan ke demokratisasi. Tanpa malu Amerika Serikat pun mengklaim dirinya sebagai pahlawan yang mendorong perubahan di Timur Tengah, padahal secara nyata-nyata , negara bengis ini terlihat mendukung rezim represif yang berlangsung sebelum gerakan revolusi ini pecah. AS dan sekutunya kemudian berubah arah seakan-akan memihak rakyat , setelah melihat para bonekanya tidak lagi bisa dimanfaatkan.

Namun Barat tahu, bahwa perubahan di Timur Tengah, tidak bisa dilepaskan dari faktor Islam yang telah menjadi kultur dan syu’ur kaum muslimin disana. Tidak mengherankan kalau mereka membungkus tawaran ide-ide sekularitik mereka dengan Islam. Muncullah istilah al islam al mu’tadil (Islam moderat) yang merupakan istilah berbahaya bahkan beracun karena dengan istilah ini akan memunculkan islam pragmatis yang secara perlahan-lahan akan berubah menjadi islam liberalis, seperti yang sudah terjadi di Indonesia.

Pertanyaannya adalah berhasilkah Barat dengan strategi ini ? Apakah akan membawa perubahan berarti bagi masyarakat Timur Tengah ? Barat akankembali gagal. Dan, tawaran ide-ide Barat yang berbungkus Islam pun akan gagal. Namun semua itu tergantung kepada para ulama, cendikiawan, serta politisi islam di sana untuk menanggulangi strategi dari barat ini. Apakah akan terbawa arus atau mampu membalikan arus. Wallahu a’lam bi showab.

 Yogyakarta, 31 Desember 2011

Written by:

Megantara Vilanda Setyawan

Politik
Jika kita melihat pada aspek politik, keterjajahan sesungguhnya masih menghinggapi bangsa ini. Setidaknya hal tersebut bisa dilihat dari berapa regulasi atau Undang Undang yang ada di Indonesia yang banyak merupakan pesanan asing, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Sumber Daya Alam, UU Migas, UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Pendidikan, UU Kesehatan , UU Badan Abitrase, dan banyak lagi UU lainnya. Hal ini diperkuat dengan temuan pada bulan Agustus tahun 2010, Badan Intelejen Negara menemukan setidaknya ada 72 UU yang merupakan pesanan asing.
Terus bertambahnya privatisasi aset-aset vital negara pun menjadi pelengkap bukti bahwa secara politik Indonesia masih belum mampu memerdekaan diri dari penjajahan global. Dimulai dari penandatanganan letter of intent dengan IMF pada tahun 1998, hingga kini, budaya privatisasi dan pelanggaran amanah konstitusi UUD 1945 terus terlestarikan. Dimana sebelumnya lebih dari 50 BUMN sudah terprivatisasi, tahun 2011 ini, akan ada penambahan BUMN yang akan diprivatisasi, anatara lain, PT Pelindo II, PTPN III, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, PT Jasindo, Perum Pegadaian, PT Rekayasa Industri, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Sedangkan PT Primissima, PT Kertas Padalarang, dan PT Sarana Karya.

Ekonomi
Merupakan buntut dari penjajahan politik, yaitu terjajahnya juga bangsa Indonesia ini secara ekonomi. Tanah air Indonesia ini sudah terjual kepada asing.
Adalah PT Freeport Indonesia salah satu perusahan penjajah yang menjarah kekayaan bangsa Indonesia. Perusahaan ini, pada tahun 2002 saja, tercatat mampu meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,27 triliun, tahun 2003 naik menjadi Rp 1,62 triliun, berikutnya melonjak menjadi Rp 9,34 triliun. Namun ironisnya, 47,99 persen keluarga Papua dihimpit kemiskinan, sedangkan di Papua Barat proporsi penduduk miskin mencapai 36,85 persen yang kalau dijumlahkan penduduk miskin di dua provinsi itu mencapai 45,43 persen (kompas, 2008).
Per Maret 2011 pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian, sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah. Per Juni 2008 kepemilikan asing baru mencapai 47,02 persen. Hanya 15 bank yang menguasai pangsa 85 persen. Dari 15 bank itu, sebagian sudah dimiliki asing. Dari total 121 bank umum, kepemilikan asing ada pada 47 bank dengan porsi bervariasi.
.Pasar modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.
Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.
Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025. (kompas, 2011)
Penguasaan aset-aset vital ini menunjukan bahwa bangsa Indonesia tidak mampu memenuhi amanah konstitusinya sendiri, yang tertuang di UUD 1945 pasal 33. Indonesia telah menyerah pada tekanan asing sehingga tunduk terhadap keterjajahan ekonomi.

Budaya
Ketika kejujuran sudah tidak dihargai, dan pengabdian serta pengorbanan yang tulus sudah sulit untuk ditemukan, maka itulah kondisi karakter bangsa Indonesia saat ini. Karakter suatu bangsa tergantung bagaimana karakter masyarakat yang ada di dalamnya. Ketika rakyat sangat mengesampingkan aspek keluhuran dalam berbudaya, maka pemimpin yang terpilih pun akan berupa pemimpin yang tidak berkarakter luhur.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang marak menjangkit pada masa orde baru, diharapkan bisa terberantas pada masa Reformasi, namun kenyataannya bukan terberantas, tetapi terlestarikan bahkan semakin tumbuh. Hal tersebut bisa kita lihat dari para politisi kita saat ini yang pandai mengedepankan kelihaian dalam bersilat lidah, namun penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Kasus BLBI, Bank Century, suap pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia, Gayus Tambunan, dan kasus-kasus korupsi yang lain baik yang sudah terungkap maupun belum, adalah bukti dari tesis tersebut.
Apalagi yang terhangat saat ini, yaitu tentang kasus pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan politisi asal Partai Demokrat, M. Nazaruddin, juga menjadi bukti belum merdekanya bangsa Indonesia dalam berbudaya karena masih tidak jelasnya arah kepribadian atau karakter bangsa ini. Karena, apa yang terjadi pada politisi dan pemimpin kita itu semua tercermin karena rakyatnya sendiri yang mau memilih pemimpin yang tidak berkepribadian.
Tidak hanya dari sisi tersebut, kikisnya penghargaan oleh para pemuda terhadap kelestarian budaya asli Indonesia dan lebih mencondongkan diri pada budaya barat yang hedonis, sekular, konsumtif, serta materialistik, juga menjadi pelengkap jika Indonesia memang belum merdeka secara budaya.

Penutup
Namun, ada sisi kemerdekaan yang masih bisa diakui, disyukuri, dan bisa dijadikan bagi kita sebagai batu pijakan untuk memperluas aspek kemerdekaan kita. Yaitu, secara militer dan fisik, Bangsa Indonesia boleh dikatakan sebagai bangsa yang merdeka jika dibandingkan dengan yang terjadi pada Afghanistan, Palestina, dan Pakistan. Sisi kemerdekaan ini harus dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin agar arah kemerdekaan yang sebenarnya bisa benar-benar kita raih suatu hari. Oleh karena itu, perlu kita hargai, keinginan pemerintah untuk menempatkan alokasi anggaran pertahanan sebagai yang anggaran terbesar pada RAPBN 2012.
Momen 17 Agustus 2011 ini, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, dan sekaligus bertepatan juga dengan hari turunnya Al Qur’an, maka hendaknya menjadi momen untuk mengevaluasi kemerdekaan, merumuskan langkah, dan terus membangun upaya teknis perbaikan untuk bangsa ini. Karena 66 Tahun, Indonesia sudah menyatakan sebagai negara yang merdeka. Tentu, kita sama-sama tidak menginginkan bangsa ini akan terjajah lebih lama lagi.

Yogyakarta, 17 Agustus 2011

Written by: Megantara Vilanda

1 Juli 2010 yang lalu, secara resmi, akhirnya, pemerintah, dengan disetujui oleh DPR, menaikan Tarif Dasar Listrik(TDL) dengan kisaran antara 10-18%. Dua kelompok pelanggan yang tidak mengalami kenaikan adalah pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450-900 VA karena dianggap tidak mampu serta pelanggan dengan daya di atas 6.600 VA karena sudah membayar TDL sesuai harga pasar.
Jika melihat latar belakang mengapa kebijakan ini dikeluarkan, sungguh rasanya kurang berpihak pada rakyat, menaikan TDL dilakukan agar APBN-P 2010 tidak jebol atau mengalami defisit yang lebih besar. Seperti diketahui, dalam APBN-P 2010 yang diputuskan pada awal Mei lalu, subsidi listrik yang dianggarkan mencapai Rp 54 triliun. Untuk itu, diperlukan kenaikan TDL sebesar 10% agar dapat menutupi kebutuhan PLN akibat pengurangan subsidi sekitar Rp 10 triliun dari APBN 2009 sebesar Rp 64,46 triliun. Kebutuhan PLN harus disubsidi karena saat ini biaya yang dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik sekitar Rp 1.200 per kilowatt hour (KWh), sementara harga jual listrik BUMN listrik itu ke para pelanggannya hanya sekitar Rp 630 per Kwh.
Namun kenaikan TDL sesungguhnya tidak membuat PT PLN diuntungkan maupun dirugikan. Hal ini karena kenaikan TDL dilakukan dengan tujuan untuk menekan subsidi listrik yang jumlahnya semakin membengkak dalam APBN. Bagi PT PLN sendiri, berapapun selisih antara BPP listrik dengan harga jual ke pelanggan itu kan akan dibayar dari dana subsidi dalam APBN. Peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan pun sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kenaikan TDL ini.
Alasan lain pemerintah menaikkan harga TDL adalah karena hingga kini sekitar 18,9 juta keluarga miskin masih belum menikmati listrik. Oleh karena itu, kenaikan TDL pada bulan Juli mendatang diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang teraliri listrik. Menurut pemerintah, dengan kenaikan TDL sebesar 10%, sesungguhnya seluruh masyarakat yang sudah menikmati listrik termasuk pelanggan 450-900 Volt Ampere (VA) turut membantu pemerintah agar 18,9 juta keluarga miskin tersebut bisa ikut menikmati listrik.
Namun, laksana tambal sulam pada ban kendaraan yang bocor, pemerintah menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang baru. Yang pasti kenaikan TDL ini akan menyebabkan efek domino. Akan diawali dengan kenaikan harga bahan baku, biaya proses produksi, hingga berkurangnya daya beli konsumen. Para produsen dengan alasan kenaikan bahan baku dapat menaikan harga jual produk. Dan akhirnya pasti akan menyebabkan multiplier efek yang bermuara pada kenaikkan harga dan penurunan daya beli dan berujung pada penurunan produksi yang berdampak pada pemutusan hubungan karyawan/pengangguran.
Jika ditilik lebih dalam, sesungguhnya mahalnya biaya produksi listrik dan kurangnya pasokan listrik adalah penyebab munculnya problematia kelistrikan di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati aliran listrik. Hal itu terjadi karena masih adanya inefisiensi dan mahalnya bahan bakar pembangkit listrik yang berasal dari BBM, serta pasokan bahan bakar pembangkit listrik yang masih kurang mencukupi. Jika bahan bakar pembangkit adalah BBM, maka kenaikan BBM pasti akan menyebabkan naiknya biaya produksi.
Kemudian, jika bahan pembangkitnya adalah batu bara dan gas yang harganya jauh lebih murah, ternyata pasokan untuk kebutuhan dalam negeri justru tidak mencukupi, karena lebih banyak untuk kepentingan ekspor. Ini adalah hal yang sangat ironis.
Penggunaan bahan baku batu bara dan gas sudah dilakukan oleh PLN seperti di Paiton Jawa Timur dengan batu bara dan proyek Donggi Senoro untuk gas alam. Namun pada saat PT PLN mengalami defisit pasokan gas, pemerintah telah mengesahkan alokasi gas dari lapangan Donggi-Senoro. Porsi gas domestik dari lapangan tersebut maksimal hanya 25 persen, sisanya untuk alokasi ekspor.
Sungguh ironis, pada saat kebutuhan akan gas terutama dari PT PLN begitu besarnya, pemerintah justru mengalokasikan 75 % untuk ekspor. Padahal jika kebutuhan pasokan gas domestik mendapat prioritas, maka kekurangan pasokan gas untuk PLN akan terpenuhi. Hal ini akan membuat harga produksi listrik turun, sehingga harga TDL tidak perlu dinaikkan atau mengurangi subsidi. Dengan ketersediaan bahan bakar pembangkit yang jauh lebih murah dan sangat besar, maka pemerintah melalui PT PLN dapat segera memperbesar kapasitas produksi listrik dan ini akan segera dapat mengatasi kekurangan pasokan serta menambah luasnya jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat.

Pandangan Islam terkait Kelistrikan

Sesungguhnya problematika kelistrikan ini dapat diatasi ketika bahan baku minyak bumi diganti dengan batubara dan gas alam. Namun karena batubara dan gas alam lebih banyak diekspor, maka pasokan dalam negeri termasuk untuk keperluan pembangkit listrik tidak dapat dipenuhi. Alhasil terjadi inefisiensi.

Menurut Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Karena, Listrik merupakan kebutuhan pokok rakyat dan merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang wajib dilakukan negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik kepada swasta sebagaimana mana negara juga tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan bahan baku pembangkit listrik kepada swasta. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta dan individu.
Berkaitan dengan ini Rasulullah saw bersabda:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.”
(HR. Abu Daud).
Termasuk dalam api disini adalah energi berupa listrik. Yang juga termasuk kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlahmya sangat besar.
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abyadh bin Hamal, bahwa ia meminta kepada Rasulullah saw untuk dibolehkan mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah saw memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki bertanya : “Wahai Rasullullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah saw kemudian bersabda : “Tariklah tambang tersebut darinya” (HR. At-Tirmidzi).
Tindakan rasul saw yang membatalkan pengelolaan tambang yang sangat besar (bagaikan air yang mengalir) menunjukkan bahwa barang tambang yang jumlah sangat besar tidak boleh dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.
Oleh karena itu, barang-barang tambang seperti migas, batubara, emas, perak, besi, tembaga, timah, dan lain sebagainya adalah kepemilikan umum. Dalam Islam, kepemilikan umum wajib dikelola oleh negara karena negara adalah wakil ummat. Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai dan dikelola pribadi atau swasta apalagi pihak asing. Karena listrik termasuk milik umum, seharusnya listrik dapat diperoleh masyarakat dengan harga murah bahkan kalau perlu gratis.

Penutup.
Solusi pragmatis yang bisa dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam waktu dekat ini adalah melakukan renegosiasi dan membuat perubahan UU yang mengatur masalah pengelolaan Sumber Daya Alam agar kebutuhan gas dan batu bara di dalam negara lebih bisa diprioritaskan.
Namun, selain solusi pragmatis, hendaknya umat islam pun harus segera menyadari bahwa sudah saatnya kita gencar menawarkan sistem alternatif di tengah kuatnya arus sistem kapitalisme yang perlahan-perlahan akan runtuh. Yaitu, sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada landasan yang dijamin kebenarannya dan kekuatannya, yaitu berdasar pada Al Qur’an dan Al Hadist. Sistem yang akan mampu mensejahterakan umat secara menyuluruh, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Wallahu a’lam bi showab. (MVS)
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ?
(TQS. Al Maidah : 50)

Dieng,22 Juli 2010

wrriten by Megantara Vilanda

Pak Haryanto, Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, yang merupakan alumni Jama’ah Shalahuddin UGM, bercerita mengenai identitas Jama’ah Shalahuddin kepada para pengurus Jama’ah Shalahuddin 1431 H/2010 M, pada saat para pengurus tersebut melakukan silaturahim pada awal bulan Maret 2010. Saya adalah salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Beliau menceritakan asal mula dibentuknya Jama’ah Shalahuddin yang kemudian membentuk identitas Jama’ah Shalahuddin yang harus dipertahankan hingga kapan pun. Bahwasanya, saat itu- era 1976an- , kondisi perpolitikan di Indonesia sangtalah panas. Panas ini yang dilihat oleh para pendiri JS – Muslich Zainal Asikin, dkk.- adalah adanya politik tendenisus yang berlebihan oleh gerakan-gerakan mahasiswa saat itu, seperti PMII, HMI, dan GMNI. Poltik Tendenisus ini sampai berdampak kepada ranah-ranah akademik. Pak Haryanto menceritakan, dahulu jika ada mahasiswa yang memiliki afiliasi ke HMI sedangkan asisten dosennya adalah aktivis GMNI, maka nilai sang mahasiswa tersebut akan dikurangi, sebaliknya jika sama-sama dari GMNI, maka nilainya dibaguskan. Contoh lain, ketika ada aktivis GMNI yang sholat, maka langsung dicurigai, ”lah, kamu jadi anak HMI ya?”. nah hingga sebegitunya.

Nuansa politik tendensius ini memunculkan keresahan di sebagian pihak khususnya para pendiri JS, mereka berfikir,”nah, kalau begini terus, siapa nantinya yang ngurusi keislaman mahasiswa UGM yang bukan aktivis? kan kasian mereka tidak terpedulikan karena politik tendensius? gimana ya caranya supaya sekat-sekat gerakan mahasiswa ini dihilangkan?”. Atas dasar keresahan itulah, maka dibentuklah Jama’ah Shalahuddin UGM pada tahun 1976, yang pertama kalinya event Ramadhan Di Kampus dengan acara Maulid Pop dan Sholat Tarawih di Gelanggang. Setelah event ini berlangsung, nuansa politik tendensius itu mulai lah teredam. Jama’ah Shalahuddin diisi oleh orang-orang yang multi bentuk mahasiswa, mulai dari HMI, PMII, GMNI, islam abangan, yang belum berjilbab, masih ngrokok, Islam yang belum pernah sholat, dan lain sebagainya. Mereka bersatu dan melakukan kerja dakwah bersama-sama. Ini lah keindahan yang telah dituturkan beberapa alumni ke saya dibeberapa kesempatan silaturahim, seperti Pak Haryanto(Dirmawa UGM), Pak Abdul Ghofar(ex Dosen Ilmu Pemerintahan UGM), Pak Muslich Zainal Asiqin(pemilik Yayasan Piri), dan Pak Edi Meiyanto(wakil Dekan III Fakultas Farmasi UGM).

Atas dasar latar belakang pendirian Jama’ah Shalahuddin tersebut, maka ditetapkanlah oleh para pendiri bahwa ada madzhab sendiri yang dianut oleh JS, yaitu madzhab Jama’ah Shalahuddin. Bagaimana itu? Yaitu, ramai idiologi dan jenis orang, namun tetap rukun. Tidak boleh ada homogenisasi atau pengarahan pada satu bentuk pemahaman kelompok Islam di Jama’ah Shalahuddin. Setiap anggotanya ketika berada di Jama’ah Shalahuddin, harus mau melepas jaket kelompok ekstra kampusnya. Example : dulu Pak Haryanto adalah aktivis HMI, namun ketika berada di JS, ia melupakan HMInya, nanti setelah berada di luar JS, maka ia HMI kembali. Sehingga, di JS ini akan bersih dari politik kekuasaan antar gerkan islam.

Kesepakatan ini kemudian dikonstitusikan ke dalam Tata Gerak Jama’ah Shalahuddin pasal 4, yang hingga saat ini, masih disepakati dan belum ada yang ingin merubah pasalnya. Bunyi pasa tersebut adalah :

Pasal 4

Jama’ah Shalahuddin bersifat independen dan tidak berafiliasi pada organisasi massa dan organisasi sosial politik manapun.

Dari pasal tersebut, maka bisa diintrepresentasikan, baik secara formal maupun kultural, Jama’ah Shalahuddin dilarang untuk terikat dengan salah satu gerakan, ormas, atau kelompok Islam tertentu. Oleh karena itu, setiap anggota JS dilarang mempunyai strategi, baik terang-terangan atupun terselubung, untuk membuat JS memiliki khas pada salah satu partai/ kelompok Islam tertentu. Misal, si A karena anggota HTI, maka ia punya strtegi gimana caranya supaya JS ini mirip dengan HTI, bentuk dan arah perjuangannya sama seperti HTI. Atau, Si B yang anak Tarbiyah, demi menambah perolehan suara PKS di pemilu 2014, Si B ini melakukan upaya untuk menokohkan kader-kader PKS dengan cara mendominankan pengundangan Ustadz2/kader2 PKS untuk ngisi di kajian-kanjiannya JS atau Ramadhan Di Kampus.

Nah upaya seperti diatas itu dilarang di Jama’ah Shalahuddin. Jika kita—setiap individu yang ada di JS—punya motif seperti itu, maka sama saja kita menghianati perjanjian dan niat para pendiri Jama’ah Shalahuddin. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Seperti yang dirirmankan di Surat Al Anfal ayat 58 :

”Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”

Serta,

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Al Anfal : 27)

Kita boleh melakukan strategi politik untuk menambah simpatisan kelompk islam kita, tetapi tidak di Jama’ah Shalahuddin, kalau di lembaga luar Jama’ah Shalahuddin mungkin tidak masalah asalkan di lembaga tersebut belum ada aturan tertulisnya. Misalkan : Si C adalah kader Partai Amanat Nasional, nah karena Si C ini paham akan larangan menghomogenisasi idiologi politik di JS, maka Si C melakukan strategi homogenisasi idiologi politiknya menggunakan SKI-SKI Fakultas atau BEM atau Kelompok-kelompok studi yang belum ada Tata Gerak yang melarang untuk berpolitik di dalam lembaga.

Kita boleh melakukan strategi untuk menambah kader harakah kita, tetapi jangan pakai JS. Pakai lah alat yang lain.

Selain itu, tidak ada ”penyaklekan mutlak” idiologi keislaman di JS. Misal, anda adalah kader Salafyin yang tidak suka dengan musik dengan berbagai macam dalilnya. Namun, bukan berarti Jama’ah Shalhuddin dilarang mengadakan acara musik untuk agenda-agenda dakwahnya karena di JS tidak hanya diisi oleh orang-orang salafiyin, ada NU, Muhamadiyah, dlsb, yang tidak mempermasalahkan musik. Namun, anda tidak perlu berubah untuk menjadi non-salafiyin akibat JS tidak Salafyin. Tetaplah menjadi Salafiyin, khusus untuk acara-acara yang anda tidak sepakati ya anda tidak perlu ikut berkecimpung. Berkecimpunglah pada acara-acara yang anda sepakati, misal kajian Tauhid, dlsb.

Begitu juga, tidak boleh ada ”penyaklekan mutlak” warna pemikiran islam dari salah satu kelompok pada sistem kaderisasi di JS, buku-buku yang wajib dibaca, sikap politik terhadap isu-isu kontemporer, dan lain sebagainya. Karena Jama’ah Shalahuddin bukan PKS, HTI, Salafyin, NU, Muhamadiyah, Persis, MMI, dan lain sebagainya. Tetapi, Jama’ah Shalahuddin adalah Jama’ah Shalahuddin. JS punya warna pemikiran tersendiri, yatu pural tetapi tetap rukun dan bisa bekerja sama.

So, gimana dong solusinya untuk sistem kaderisasi, sikap poltik, pengisi-pengisi kajian, dlsb? Jawabannya, ya mari kita pikirkan bersama-sama, yang mana pemikiran tersebut  murni dilakukan oleh internal JS sendiri. Tentu ada referensi yang digunakan, tetapi referensi tersebut tidak boleh satu jenis pemikiran. Artinya, tidak boleh ada copy paste saklek di JS. Contoh : jgn copy paste saklek bentuk kaderisasi sebuah harakah untuk dijadikan sistem kaderisasi di JS.

Kalau misal terjadi perdebatan dalam suatu diskusi, ya kembalikanlah kepada Al Qur’an dan As Sunah(QS. An nisa : 59), atau seburuk-buruknya jika mentok pakai fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) saja. Karena di MUI itu isinya orang bermacam-macam bentuk pemikiran keislaman, tetapi bisa keluar satu fatwa.

Itulah Madzhab Jama’ah Shalahuddin. Yaitu, heterogen namun tetap rukun dan bisa bekerja sama. Semoga Madzhab ini dapat dipertahankan oleh para pengurusnya hingga akhir nadi Jama’ah Shalahuddin.

Sebuah ayat yang hendak direnungkan oleh stiap anggota JS agar Madzhab Jama’ah Shalahuddin ini dapat dipertahankan :

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri^[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman^[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

(QS. Al Hujaraat [49] : 10-11)

Dan Hadits :

”Mukmin terhadap mukmin yang lain laksana satu bangunan yang saling memperkuat satu sama lain. ”

(HR. Al Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, At Tirmidzi)

Wallahu a’lam bi showab.

written by : Megantara Vilanda

Sleman, 7 mei 2010

Seperti yang dikatakan oleh Dino Patti Jalal, Staf Khusus Kepresidenan, bahwasanya Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan secara resmi meluncurkan US-Indonesia Comprehensive Partnership, sebuah inisiatif di mana Amerika Serikat akan memperluas dan memperkuat hubungan dengan Indonesia untuk menangani isu-isu regional dan global. “Kami ingin ini menjadi hubungan yang lebih komprehensif, yang meliputi bidang-bidang seperti energi, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, investasi, orang-ke-orang kontak dan banyak lainnya,” katanya.

Rencananya Obama juga akan datang ke Yogyakarta, untuk melihat kraton Yogyakarta, UGM, Candi Borobudur, dan meninjau bengkel kereta api Balai Yasa Yogyakarta. Namun, Apakah kita patut sebagai warga negara Indonesia yang khususnya beragama islam merasa bangga dengan kedatangan Obama ini? Atau malah kita harus waspada? Apakah benar kedatanagan Obama ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia khususnya untuk umat islam ini?

HANYA SEKEDAR JANJI

Dalam kancah global, Pada saat Obama baru saja terpilih menjadi Presiden AS, ia menebar banyak janji-janji manis kepada umat islam. Obama menyatakan bahwa AS akan mengembangkan hubungan dengan dunia Islam dalam bentuk hubungan yang hangat, saling memahami dan atas dasar kepentingan yang sama. Ia juga mengatakan bahwa AS akan menghormati negara-negara Islam.

“Amerika menghormati negara-negara Islam. Karenanya, kita segera menyelesaikan masalah Irak. Amerika adalah teman semua negara.” (pidato kenegaraan pertama Obama, 20 Januari 2009).

Saat berkunjung ke Turki Obama menyampaikan pidato dihadapan parlemen Turki. “Saya katakan sejelas-jelasnya, Amerika Serikat tidak dan tidak akan pernah memerangi Islam. ”

Namun, semua yang dikatakan oleh Obama kepada umat islam ternyata hanyalah sekedar janji-janji manis belaka.

Contoh saja, Invasi (pembantaian) Gaza oleh Israel yang terjadi dari tanggal 28 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, yang telah menyebabkan sebanyak 1.400 orang lebih tewas dimana ratusan diantaranya dalah anak-anak, wanita dan orang tua; 5.000 orang terluka, termasuk 1.000 yang cacat seumur hidup, disamping kehancuran dahsyat akibat berbagai jenis senjata paling mutakhir negeri Zionis, itu sama sekali tidak disinggung dalam pidato kemenangannya. Saat invasi biadab Israel di Gaza itu, sikap Obama justru sangat kentara mendukung penuh negeri Zionis dengan dalih mempertahankan diri. Padahal tragedi itu lebih merupakan pembantaian penduduk Gaza oleh zionis Israel. Sampai saat ini, AS dengan Israel masih saling bersimbiosis mutualisme.

Sebelumnya, Obama juga pernah menyatakan dalam pidatonya pada Konferensi AIPAC 4 Juni 2008, “Biarkan saya jelaskan. Keamanan Israel adalah keramat. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan.”

Obama juga pernah berjanji untuk menarik pasukannya dari Iraq, namun hingga sekarang belum dilakukan, malah pada awal Desember 2009,h Obama justru memutuskan pengiriman pasukan tambahan sebanyak 30 ribu personel ke Afghanistan. Di sini kita bisa membaca, ketika Iraq sudah berhasil di jadikan pembantu sehingga tidak perlu lagi keberadaan militer AS, maka giliran Afghanistan yang akan dijadikan pembantu. Semua itu diakukan agar AS mampu menguasai sumber-sumber minyak disana.

Dari sini saja, kita bisa melihat kalau janji-janji yang disampaikan oleh Obama saat kampanye, hanyalah sekedar retorika cantik saja, tetapi sesungguhnya Obama sama dengan Bush, hanya saja, ia menggunakan soft power untuk mengahncurkan umat islam.
Kemudian, bagaimana dengan misi Obama di Indonesia?

BENCANA UNTUK INDONESIA

Indonesia adalah negara yang sangat menggiurkan. Indonesia memiliki potensi alam yang alam yang luar biasa. Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang terbesar di Asia-Pasific, yaitu diperkirakan 1,148,400 kilometer persegi. Hutan Indonesia termasuk yang paling kaya keaneka ragaman hayati di dunia. Lingkungan Pesisir dan Kelautan di Indonesia Panjang seluruh garis pesisir di Indonesia mencapai 81,000 kilometer, ini adalah 14% dari seluruh pesisir di dunia. Indonesia adalah negara yang memiliki pesisir terpanjang di dunia. Ekosistem kelautan yang dimiliki oleh Indonesia sungguh sangat bervariasi, dan mendukung kehidupan kumpulan spesies yang sangat besar.

Dalam hal tambang, Indonesia penghasil 9,5% produksi tembaga dunia (#3 dunia setelah Chili dan USA), 40% produksi timah dunia (#2 dunia setelah China), 7% produksi nikel dunia (#6), 5% produksi emas dunia (#8), Penghasil batubara #9 di dunia yang volume ekspornya meliputi 18,75% ekspor batubara dunia. Di Papua saja terdapat 25 milyar pon tembaga (#3 dunia), 40 juta ons emas (#1 dunia) dan 70 juta ons perak, nilainya ditaksir sekitar USD 40 Milyar. (Sumber : Suara Merdeka, 10 Mei 2005)

Dari segi humaniora, Indonesia adalah negara dengan jumlah penganut agama islam terbesar di dunia. Hal ini lah yang menjadi daya tarik bagi barat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Hillary Clinton, pada saat bertemu dengan SBY di Istana Merdeka, ”Indonesia adalah model bagaimana Islam, demokrasi, modernitas dan juga hak-hak wanita tumbuh bersamaan secara harmonis dalam satu negara. “

Berdasarkan nilai-nilai stratgis di atas, tentu Indonesia adalah negara yang sangat menarik sehingga wajar ketika ada kemungkinan bahwsanya AS sangat menggebu-gebu untuk mencokolkan pengaruhnya di Indonesia. Hal inilah yang perlu kita perhatikan.

Kedatangan Obama ke Indonesia bisa kita waspadai adalah dalam rangka memperkuat eksistensi AS di Indonesia dalam segala bidang. Seperti yang sudah dikatakan oleh Dinno Patti Jalal, AS dan Indonesia akan membuat perjanjian kerjasama komprehensip di segala bidang. Artinya, penjajahan AS berpotensi akan semakin terbuka lebar. Saat ini pun, setidaknya sudah ada 2 sektor yang telah dikuasai oleh AS.

Pertama, sektor ekonomi. AS adalah negeri pengeruk SDA terbesar di Indonesia. Tambang Emas di papua yang saat ini dikeruk oleh freeprot, 90 % keuntungannya masuk ke AS. Blok Natuna yang diperkirakan memiliki kandungan gas hingga 222 TCF (triliun kubik kaki), 76% dimiliki oleh ExxonMobil. Blok Cepu yang diprediksi memiliki kandungan minyak lebih dari 600 juta barel (senilai Rp 648 T dengan asumsi harga minyak perbarel $120), sehingga bisa menjadi andalan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia, 45% dimiliki oleh ExxonMobil. Selain itu, masih ada banyak perusahaan major AS yang secara keseluruhan menguasai 90 % minyak, dan gas, seperti Total Fina Elf, BP Amoco Arco, Texaco, Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex.

Kedatangan Obama akan semakin memperkuat pengerukan SDA di Indonesia. Atas nama investasi, AS akan merampok sedikit demi sedikit kekayaan alam kita. Salah strategi yang akan dilakukan oleh AS adalah dengan cara menyuntikan virus-virus ide riba ke dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. AS akan meperbanyak jumlah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk diajarkan teori kapitalis di AS. Setelah di cuci otaknya di AS, mereka yang mendapatkan studi di AS kemudian akan dikembalikan ke Indonesia untuk mengajarkan teori-teori kapitalis di kampus-kampus. Saat ini, hampir semua Fakultas Ekonomi di seluruh Indonesia mengajarkan akan teori-teori kapitalis yang sarat dengan riba. Sehingga, para sarjana ekonomi nantinya diharapkan akan menerapkan ilmu riba nya di dunia Industri dan kenegaraan. Para doktor lulusan AS, telah banyak berhasil ditempatkan pada kursi-kursi pengambil kebijakan negara. Contoh saja untuk saat ini adalah Prof. Boediono(Wapres RI), Sri Mulyani(Mneteri Keuangan), Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan), dan masih banyak lagi sejumlah ekonom di DPR maupun lembaga-lembaga kenegraan lainnya.

Dengan ditempatkannya para ahli ilmu riba di kampus-kanpus dan institusi-institusi negara, ide privatisasi menjadi mudah untuk diterapkan. Produk-produk kapitalis, seperti Bursa saham, bursa valas, dan perekonomian yang bertumpu pada perbankan, menjadi tetap bercokol di bumi zamrud khatulistiwa ini. Sekarang, hampir di seluruh ranah kehidupan, riba telah mendarah daging di tubuh umat islam.

Kedua, sektor pemikiran. Penjajahan di sektor ini diwujudkan dalam bentuk perusakan Aqidah dan budaya. Untuk perusakan Aqidah, AS melalui agen-agennya menanamkan ide-ide sekularisme, pluralisme, dan liberalisme.

Sekularisme ialah paham yang berpendapat bahwa urusan agama harus dipisahkan dengan urusan kehidupan. Pluralisme ialah paham yang berpendapat bahwa semua agama itu sama baiknya. Sedangkan, liberalisme ialah paham yang identik dengan kecintaan pada kebebasan dalam hidup. Ketiga paham inilah yang telah merusak umat islam yang ada di Indonesia.

Strategi AS untuk lebih menanamkan 3 ide tersebut di Indonesia adalah dengan cara memperbanyak pemberian beasiswa bagi para santri atau tokoh cendikiawan muslim untuk bisa mengenyam pendidikan Islam di AS. Mereka dicuci otaknya di AS, kemudian dikembalikan ke Indonesia untuk menyebarkan paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ini.

Alhasil, munculah kelompok-kelompok, seperti Jaringan Islam Liberal, Aliansi untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, yang dengan gencar menanamkan pemikiran-pemikiran liberal. Selain itu, di tataran parlemen pun, dalam membuat produk-produk hukum, selalu menggunakan paradigma sekular bahwsanya ide-ide dari Al Qur’an dan Al Hadits, tidak bisa menjadi dasar utamanya.

Dalam aspek budaya, AS bermanuver dengan cara menyebarkan gaya hidup modern yang serba hedonis. Budaya buka aurat dan kemewahan telah merasuk ke dalam tubuh kebayakan umat islam. Pacaran, berzina, dugem, telah menjadi trend juga bagi para pemuda muslim di Indonesia.

Strategi yang dilakukan oleh AS adalah dengan cara menguasai media cetak dan telivisi. Penguasaan media ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Jika secara langsung, AS, melalui agen-agennya memberi dana secara langsung kepada media cetak dan telivisi yang berpengaruh di Indonesia. AS meminta agar program-program acaranya disiarkan atau diberitakan. Jika secara tidak langsung, strategi yang dilakukan adalah dengan cara cuci-otak. Para jurnalis, atau sutradara, diberi beasiswa ke AS. Mereka mengenyam pendidikan disana sekaligus mengamati gaya hidup disana. Setelah mereka pulang, apa yang diamati di AS, mereka terapkan di dunia perfilman dan periklanan.

Alhasil, budaya-budaya jahilyah gaya baru menjadi merebak ke seluruh pelosok Indonesia dengan kekuatan media tersebut. Saat ini, banyak tayangn-tayangan di televisi, seperti sinetron, reality show, yang telah mengajarkan budaya barat yang jahiliah.

Semua itu dilakukan untuk mengokohkan pengaruh AS sehingga AS bisa menguasai sumber-sumber ekonomi, menciptakan ketergantungan, dan menghancurkan identitas bangsa.

Oleh karena itu, sungguh menyedihkan bagi umat islam, ketika Obama, seorang pemimpin penjajah paling kejam ini disambut dengan gegap gembita seperti seorang artis, apalagi kalau negeri ini sampai mengemis-ngemis. Kepada penjahat lagi.. Parah sekali.

Tinjauan Islam

Secara de facto, Amerika Serikat adalah negara yang secara nyata memerangi umat islam, baik melalui perang fisik, maupun perang pemikiran. Dan, Barrack Obama adalah pemimpin negara Paman Sam ini, yang dimana ia juga tidak beragama islam, alias kafir. Sedangkan di dalam islam, kita dilarang bertumpu kepada orang-orang kafir.
Allah berfirman :

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin, Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ? [An Nisaa’ : 144]”

Bahkan kepada kafir Harbi (kafir yang menyerang Islam), malah kita wajib memeranginya. Allah SWT Berfirman bersabda,

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas (190).

Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian berjumpa mereka dan usirlah mere ka dari tempat mereka mengusir kalian dan kesyirikan itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangimu di tempat itu maka perangilah. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir”. (QS. Al Baqoroh 2 : 190-191)

Amerika Serikat adalah negara yang telah menampakkan perang terhadap kaum Muslimin, oleh karena itu umat islam pun harus memeranginya. Jika di Iraq, Afghanistan, dan Pakistan, adalah perang secara fisik, di Indonesia adalah perang secara pemikiran. Umat Islam di Indonesia harus berani melawan pemikiran sepilis, kapitalis yang diusung barat, dengan cara mewacanakan lebih masif idiologi islam. Karena sesungguhnya, Amerika Serikat sangat takut akan kebangkitan umat Islam.

Umat islam di Indonesia pun harus sadar tentang yang diinginkan orang-orang kafir. Pertama, mereka menginginkan kita menjadi kafir seperti mereka. Alloh swt berfirman :
”Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka…”(Al Baqoroh [2]: 120)

Kedua, mereka ingin melihat kaum muslim merasa sedih dan menderita.

”…mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi…. (QS Ali Imran 3 : 118)”

Ketiga, mereka ingin memadamkan cahaya Allah (SWT). Allah SWT berfirman :
”Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka..”(QS. At Taubah [9] : 32)

Penutup

Kesimpulannya, kedatangan Obama ke Indonesia ini akan menjadi bencana apabila seluruh komponen bangsa ini, khususnya umat islam, tidak mau kritis dan waspada dalam menanggapi kedatangannya, pemerintah mengiyakan keinginan AS, sehingga AS dapat melancarkan agenda-agenda penjajahannya di Indonesia, baik penjajahan ekonomi, maupun pemikiran. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak boleh terpukau dan menyambut kedatangan Obama dengan gegap gempita, dan menolak semua tawaran agenda-agenda AS di Indonesia. Setelah itu, bangkitkan umat dengan pemahaman idiologi Islam. Hanya Islam lah solusi bagi negeri ini. Wallahu a’lam bi showab.

”Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?”
– Al Maidah [5] : 50—

Written by Megantara Vilanda

Yogyakarta, 1 Maret 2010.

Hal yang wajar, jika terjadi perbedaan pandangan. Munculnya perbedaan pandangan beserta argumentasi-argumentasinya, bisa sengaja digunakan oleh partai untuk menjalankan kepentingan politiknya. Pengambilan pandangan ini tergantung berada dimana posisi partai tersebut. Jika berada dalam koalisi pemerintahan, tentu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Partai Demokrat. Namun, jika dalam lingkaran oposisi, tentu yang digunakan adalah sudut pandang PDI-P.

Namun, menariknya adalah Golkar, PKS, PAN, dan PPP, bisa beralih kepada sudut pandang oposisi. Ada pihak yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah akrobat politik. Namun, partai-partai pihak koalisi pemerintahan tersebut membantahnya. Yang mereka lakukan murni proses  mencari kebenaran dan malah apa yang dilakukannya adalah sesuai perintah presiden, yaitu buka selebar-lebarnya agar terang benderang.

Demokrat pun melakukan politik gertak-sambar, dengan mengancam meresuffle beberapa menteri dari pihak partai koalisi yang berbeda pandangan di Pansus Angket Century. Malah menjadi boomerang. Politik gertak-sambar ini dijalankan pada saat Pansus belum memberikan kesimpulan awal secara resmi yang dimana pada saat itu pandangan fraksi masih skornya 5-4, setelah diberi gertak-sambar, malah menjadi 7-2. Capek deh..

Namun, apapun hasil akhir Pansus nanti, pengusutan kasus Century harus murni diarahakan kepada niat mencari kebenaran. Karena, ketika hasil Pansus ini berbeda dengan hasil investigasi KPK. Misalkan, Pansus berkesimpulan bahawa terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan bailout Century, namun hasil investigasi KPK mengatakan kebijkan bailout century tidak ada tindak pidana korupsi. Atau sebaliknya. Maka, akan terjadi yang namanya demoralisasi institusi.            Kredibilitas DPR atau KPK bisa turun. Masyarakat akan bingung memutuskan mana yang paling benar dan bisa berujung pada terguncangnya stabilitas perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Pansus Century tidak boleh main-main, harus murni 100% dalam rangka mencari kebenaran. Jika tidak, maka stabilitas negara yang akan menjadi taruhannya. Ini adalah kesempatan bagi DPR untuk mewujudkan citranya sebagai lembaga pengawasan yang baik.

Analisis Penyebab Permasalahan dalam sudut pandang pragmatis,

Secara teknis, Permasalahan Century ini muncul disebabkan oleh adanya kongkalikong antara pihak perbankan dengan Pengusaha yang difasilitasi oleh negara. Mekanisme ini salah satunya berkaitan dengan tingkat keberedaran uang (moneter) di masyarakat.

Dalam hal kebijkan moneter ini, ada dua pihak yang menjadi otoritas pengaturnya, yaitu Pemerintah dan Bank Indonesia. Sejak tahun 1998, Bank Indonesia ini dibuat independen dalam mengatur kebijkan perbankan, bebas dari intervensi pemerintah, sesuai dengan saran IMF pada saat itu.

Bank Indonesia mengatur tingkat keberedaran uang dengan cara menaikan atau menurunkan Suku bunga Bank Indonesia (SBI). Ketika SBI dinaikan, maka orang akan lebih banyak menabung ke Bank sehingga uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang. Ketika SBI diturunkan, maka yang menabung di Bank akan berkurang sehingga uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Logikanya mudah untuk dipahami. Orang akan lebih tertarik menabung ke Bank ketika BI menetapkan SBI 10%, ketimbang ketika BI menetapkan SBI hanya 2%. Contoh, Jika SBI 10%, kita menaruh uang di Bank Rp.100.000,-, maka tahun depan uang kita menjadi Rp.110.000,- .Ssedangkan jika SBI 2 %, maka tahun depan uang kita hanya menjadi Rp.102.000,-. Kebijkan suku bunga seperti inilah yang dimainkan oleh BI untuk menciptkan kestabilan perekonomian Indonesia di bidang moneter. Suku bunga harus diatur sedemikian rupa agar jumlah uang yang beredar di masyarakat imbang dengan aktivitas dunia usaha. Jika Suku Bunga BI terlalu tinggi, menyebabkan orang akan malas berwirausaha, karena lebih memilih opsi untuk mendepositokan uangnya di Bank. Kalau yang demikian terjadi, nanti siapa yang akan memproduksi makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

Di pihak pemerintah, untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, caranya adalah dengan mengatur kebijakan fiskal. Kebijkan fiskal ini berkaitan dengan pajak. Semakin tinggi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih malas untuk berwirausaha karena usahanya menjadi tidak bisa untung besar karena terlalu banyaknya pajak. Semakin rendah pajak, maka perputaran uang yang beredar di masyarakat akan semakin banyak. Pemerintah harus mengatur nilai pajak sedemikan rupa agar  negara bisa melakukan aktivitas pembangunan dan dunia usaha tetap berjalan dengan sehat.

Untuk kasus Century ini, kita fokus pada perbankan. Ketika tahun ini BI sudah menetapan SBI 7%, maka Bank-bank yang ada di Indonesia berhak mengatur tingkat bunga dengan batas minimal SBI tersebut. Misalkan, Bank A menetapkan Tingkat Bunga 10%, maka yang 3 % menjadi tanggung jawab Bank A sendiri.

Nah, pengaturan tingkat bunga di tataran perbankan konvensional inilah yang sering dimainkan untuk berkongkalikong dengan Pengusaha. Biasanya ini lebih banyak terjadi pada Bank Swasta.

Sebuah Bank Swasta akan menaikan nilai bunganya untuk lebih menarik banyak nasabah agar menabung di bank tersebut. Menaikan suku bunga bisa disebabkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pemilik Bank tersebut. Dengan bunga yang tinggi, bank akan mendapatkan lebih banyak uang tabungan dari nasabah. Banyaknya uang ini kemudian dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha. Pengusaha pun mendapatkan modal. Modal ini digunakan untuk aktivitas bisnis di sektor real atau dan non-real. Bank tersebut akan mendapatkan pemasukan dari pembayaran hutang plus bunga oleh pengusaha-pengusaha yang dipinjami bank tersebut. Dalam perbankan konvesnional, semakin banyak memodali pengusaha, potensi bank mendapatkan laba akan semakin besar.

Namun, pada suatu saat terjadi sebuah titik dimana tidak terkendalinya proses perbankan konvensional ini. Bisa disebabkan oleh kredit macet atau pencurian uang oleh pihak peminjam modal atau nasabah atas kongkalikong pihak Bank. Nah, penyebab yang kedua inilah yang dirasa kuat terjadi pada kasus Bank Century. Pencurian uang oleh nasabah ini bisa diwujudkan dengan cara pembentukan nasabah fiktif. Nasabah fiktif ini menarik uang dari Bank Century, namun sesungguhnya ia tidak punya account di Bank Century. Uang yang diambil dari Bank Century ini kemudian digunakan untuk melanggengkan kepentingan suatu pihak.

Ketika Century ini mengalami kehancuran, LPS harus menjamin pengembalian uang nasabah yang dibawah 2 miliar Rupiah. Dengan dalih kehancuran Bank Century ini dapat berdampak sistemik, maka KSSK, yang saat itu diketuai oleh Sri Mulyani, memutuskan untuk memberi dana talangan. Angka dana talangan awalnya sekitar 600 miliar, kemudian dalam tiga hari berubah menjadi 6,7 Triliun. Kuat dirasa ada oknum yang memanipulasi data sehingga KSSK memutuskan Bank Century dapat berdampak sistemik dan angka yang keluar menjadi 6,7 Triliun. Oknum tersebut bisa ada di Bank Indonesia, Bank Century sendiri, atau di partai politik. Dengan terkucurnya angka 6,7 Triliun rupiah, mekanisme kotor yang seperti ditulis pada paragraf-paragraf sebelumnya bisa dilanjutkan.

Memang ini adalah kejahatan perbankan. Uang 6,7 Triliun tersebut, disedot sedikit-sedikit menggunakan nasabah fiktif kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan tertentu oleh suatu pihak. Pihak tersebut bisa pengusaha atau partai politik.

Dalam hal ini tentu kita dapat melihat bahwa pengusaha lah yang memiliki andil besar dalam pengaturan negara. Pengusaha berusaha untuk menjaga aturan-aturan di Indonesia agar bisa terus melanggengkan kekayaannya dengan cara menyogok anggota-anggota dewan, atau oknum di BI, Depkeu, dan partai politik. Yang akan menjadi kambing hitam adalah para pejabat pemerintahan. Boediono dan Sri Mulyani adalah contoh orang yang berhasil dikambinghitamkan oleh pemilik kepentingan. Kita perlu turut prihatin kepada Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani.

Penyebab permasalahan dalam sudut pandang Idiologis,

Namun, terlepas dari yang diatas, semua ini terjadi akibat masih melanggengnya sistem kapitalisme di negeri tercinta ini. Sistem kapitalisme yang ditumpukan oleh praktek riba dengan fasilitas perbankan konvensional beserta aturan-aturan dari pemerintah, membuat negeri ini terjebak dalam lembah kerusakan. Aturan riba yang begitu harumnya seperti bunga mawar berduri sangat tajam, membuat negara kewalahan dengan pengusaha-pegusaha yang nakal tetapi lolos dari prosedur hukum. Pengusaha memainkan riba dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia agar semakin tambah kaya, tetapi tidak melanggar hukum dengan cara mengkambing hitamkan suatu pihak pemerintah.

Sesungguhnya Allah telah sejak dahulu memperingatkan,

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila…”

(QS. Al Baqoroh : 275)

Selama negara ini masih melanggengkan praktek riba, maka negara ini akan tidak dapat berdiri tegak melainkan seperti berdirinya negara yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila.

Solusi

Pengusutan kasus ini harus terus berlanjut dengan motif murni mencari kebenaran. Lobi-lobi politik di DPR harus diarahkan kepada kebenaran. Di sisi lain, KPK harus segera turun tangan dan mengungkap siapa sesungguhnya aktor utama dibalik semua ini. Dari pihak pemerintah, dirasa perlu untuk menggodok ulang aturan-aturan dan prosedur-prosedur dalam pengambilan kebijakan agar tidak mudah dimanfaatkan oleh Pengusaha.

Namun, solusi diatas hanyalah solusi yang bersifat sementara atau istilahnya tambal-sulam. Hal tersebut dapat diungkapkan karena sebuah permasalahan tidak dapat dipecahkan secara optimal selama tidak menyentuh akar-akarnya. Akar permasalahan dari banyaknya permasalahan di Indonesia ini adalah karena masih melanggengnya sekularisme dalam tataran kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara berserta masyarakatnya telah menjauhi agama dalam melakukan segala aktivitas. Agama hanya dipandang sebatas di rumah ibadah. Oleh karena itu tidak ada solusi yang mendasar kecuali kembali kepada sistem Islam.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu..”

(QS. Al Anfal : 24)

Namun, dalam pencapaian solusi idiologis, perlu juga langkah-langkah realistis-pragmatis positif seperti mendorong KPK untuk segera turun tangan. Tetapi, jangan sampai, kita terbuai oleh yang realistis-pragmatis terus sehingga kita terlupakan kalau Islam sesungguhnya memiliki konsep peradaban tandingan.

Kepada para mahasiswa, pahamilah kondisi terlebih dahulu! Cari terlebih dahulu, dimana letak kesaalahannya! Jangan mudah terpancing untuk langsung turun ke jalan, namun hampa dengan pemikiran. Temukanlah terebih dahulu solusinya sampai kalian yakin! Setelah itu, mari kita perjuangkan solusi tersebut agar bisa diterapkan.

Wallahu a’lam bi Showab.

Written By

MEgantara Vilanda

Jogja, 14 Februari 2010

Beberapa saat setelah itu, pihak-pihak demonstran, yang bisa dikatakan sebagai pihak oposisi ekstra parlementer, pun langsung menanggapi ucapan SBY tersebut. Secara umum, mereka beranggapan sikap SBY terlalu berlebihan. Seharusmya tidak perlu menanggapi dengan sikap seperti itu, namun jawab lah dengan menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa telah terjadi gontok-gontok-an antara demonstran dengan pemerintah. Demonstran mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemerintah mengkritik cara demonstrasi para aktivis oposisi ekstra parlementer. Kemudian keduanya saling menanggapi satu sama lain. Jika hal ini akan terjadi secara terus-menerus, pemerintah akan terancam kehilangan fokus dalam menyelesaikan program-prgram pembangunannya karena energi akan terkuras lebih banyak pada aktivitas saling menanggapi. Semoga yang demikian ini tidak akan terjadi kembali.

Yang ideal adalah baik pemerintah maupun demonstran harus mau menerima kritik. Ketika pemerintah mendapatkan kritik sepedas apapun dengan simbol-simbol yang menyakitkan sekaligus, maka jadi kan hal tersebut sebagai refleksi diri. Jangan sampai menanggapinya dengan kata-kata, tetap lah fokus melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih semangat lagi dengan komitmen yang tinggi. Serta, jangan sampai pemerintah sekali pun menyatakan kebanggan kepada pers bahwa telah berhasil menjalankan program-program pembangunannya. Biarkan rakyat lah yang merasakannya keberhasilan tersebut, cukup rakyat saja yang bicara.

Begitu juga kepada pihak demonstran, hendaknya sadar akan nilai-nilai akhlaq luhur dalam berdemonstrasi. Jika khususnya pada kasus ini, seharusnya pihak demonstran pun harus mau menerima kritik SBY dan melakukan refleksi agar demonstrasi-demonstrasi yang selanjutnya bisa berjalan dengan nilai-nilai akhlaq yang luhur. Demonstran harus ingat dengan sila pertama pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, dalam berdemonstrasi tentu musti ingat akan nilai-nilai moral yang di ajarkan oleh agama. Dan, semua agama tentu akan mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk memiliki kesantunan. Demonstran pun juga harus sadar bahwa aksi mereka itu benar-benar bisa bermanfaat bagi kemakmuran bangsa, bukan malah menciptakan kerusakan stabilitas perpolitikan negara.

Bagi pihak demonstran, setidaknya ada beberapa kaidah umum teknis yang mesti dijaga dalam berdemonstrasi.
Pertama, hendaknya demo tersebut tidak berujung pada tindakan anarkis. Lempar batu dengan polisi sehingga sampai ada yang terluka adalah salah satu tindakan anarkis. Misalkan yang terkena adalah masyarakat sipil yang tidak sengaja sedang lewat, maka demo itu bukan menguntungkan negara, malah merugikan masyarakat. Begitu juga dengan merusak infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum, termasuk di dalamnya gedung, pagar, trotoar, dan lampu. Demonstran harus sadar kalau pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum tersebut adalah menggunakan uang rakyat. Maka jika kita merusaknya, maka sama saja kita telah berkhianat kepada rakyat.

Kedua, agar tidak terjadi tindakan-tindakan anarkis, maka diperlukan penjagaan masa secara baik oleh koordinator aksinya. Sistem pengawasan yang ketat harus dilakukan agar tidak dimasuki oleh penyusup dari luar. Salah satu caranya adalah dengan membuat tim barikade. Tim ini bentuknya berupa sebagian kecil orang dari suatu masa aksi yang saling bergandengan siku dan mengelilingi sebagian besar masa aksi tersebut. Bentuknya seperti melingkar. Hal ini akan menutup kemungkinan adanya orang luar untuk masuk ke kerumunan aksi karena akan terhalangi oleh gandengan-gandengan siku tim barikade. Selain itu, alangkah baiknya, semua peserta suatu masa demonstrasi agar bisa saling mengenali satu sama lain sebelum demonstrasi dijalankan. Setidaknya mengenali wajahnya.

Ketiga, jangan membawa benda-benda yang dapat mengganggu dan membahayakan
keselamatan orang lain. Termasuk membawa hewan seperti kerbau, sapi, kuda, dan hewan-hewan lain yang memiliki potensi untuk mengamuk sehingga dapat mengenai kendaraan serta masyarakat sipil yang sedang lewat. Selain itu, jangan membawa benda-benda tajam dan sejata berapi.

Keempat, jangan memacetkan jalan raya. Usahakan agar demonstrasi itu dilakukan dengan berjalan di trotoar, bukan di jalan kendaraan umum. Jika demonstrasi menyebabkan kemacetan, maka sama saja kita malah merugikan masyarakat. Kemacetan akan menghambat aktivitas bisnis. Selalu diusahakan agar menemukan rute-rute perjalanan yang terdapat trotoarnya. Termasuk juga, jangan sampai terjadi pembakaran ban di tengah jalan maupun di pinggir jalan. Pembakaran ban ini selain dapat memacetkan jalan raya, juga dapat menyebabkan adanya polusi udara. Demonstran yang katanya memiliki idealisme luhur, maka akan sanggup berfikir lebih rasional. Daripada ban dibakar sehingga dapat menyebabkan adanya polusi udara, lebih baik didaur ulang menjadi barang-barang bernilai jual, seperti sandal, kursi, dan lain sebagainya.

Pemerintah pun juga harus melakukan tindakan-tindakan solutif agar selalu terjadi demonstrasi yang menjunjung tinggi budaya, nilai, dan peradaban yang baik.

Pembuatan Undang Undang Demonstrasi adalah salah satu langkah yang perlu didukung oleh segenap komponen bangsa. Jika para pihak oposisi ekstra parlementer membuat suatu anggapan bahwa makin banyak UU, maka akan makin banyak orang yang masuk penjara, maka anggapan ini jangan menjadi penghalang bagi pihak DPR dan Pemerintah untuk membuat UU. UU dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam segala aktivitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika memang akan terjadi makin banyak UU- makin banyak orang yang masuk penjara, maka jangan disalahkan keberadaan UU nya, tetapi salahakan diri sendiri mengapa sudah ada aturan yang baik, tetapi kok dilanggar. Memang perlu usaha yang kuat agar Pemeritah atau DPR bisa membuat UU yang memiliki nilai keindahan jika bisa diterapkan aturan-atauarannya secara sempurna. Pembuatannya harus menggunakan hati yang jernih bagi para penyusunnya. Idealnya, suatu aturan itu tidak hanya sebatas tulisan-tulisan kaku, melainkan juga ada nilai-nilai akhlaq yag dapat dirasakan akan adanya UU Demonstrasi tersebut.

Di pihak aparat keamanan pun juga tetap harus menjaga agar demonstrasi bisa tetap tertib dan tidak mengganggu aktvitas masyarakat umum. Barangkali saja, terjadinya chaos bukan hanya disebabkan oleh lalainya para demonstran, namun juga ketidakmampuan aparat keamanan dalam menjaga agar tidak ada provokator yang masuk. Penertiban trotoar pun juga harus dilakukan oleh pihak aparat keamanan agar demonstran bisa berjalan dengan lancar di trotar tersebut.

Pemerintah pun juga harus tetap elegan. Walaupun akan ada demo tiap hari dengan jumlah besar, pemerintah harus tetap fokus menjalankan program-program pembangunnanya. Stabilitas politik akan terjaga selama pemerintah tetap fokus dan berkomitmen dalam mengejar target-targetnya, serta mau mendengar saran perbaikan dari pihak demonstran. Bentuk tanggapan yang paling penting dari adanya demonstrasi intensif adalah berupa kerja nyata, bukan kata-kata.

Pada intinya, demonstrasi itu adalah langkah untuk membantu pemerintah menciptakan kemakmuran bangsa. Sehingga, bagi pihak pemerintah, jangan pernah untuk melarangnya. Karena pemerintah juga pasti membutuhkan saran. Namun, pihak demonstran pun harus sadar bahwa kebebasan berpendapat itu jangan sampai melanggar etika. Ingatlah akan Tuhan. Negara ini adalah negara yang berKetuhanan Yang Maha Esa, bukan negara komunis yang tidak mengenal aturan Tuhan sama sekali. Tuhan mengajarkan akan akhlaq.

Demonstaran, sebagai agen perubahan bangsa, selain bisa mengkritik, hendaknya juga bisa memberikan apresiasi dan motivasi. Dalam gerakan demonstrasi pun harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi tunggangan suatu pihak yang memiliki motivasi politik tertentu. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika berdemo didahului pengkajian terlebih dahulu sehingga benar-benar bisa berdemo dengan pemahaman, bukan hanya dengan badan. Selain itu, demonstran juga harus mampu melakukan kerja-kerja korngkrit seperti turut melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan kegiatan sosial, berwirausaha, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

Ini merupakan suatu langkah positif pemerintah yang perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Karena, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan tanpa diimbangi dengan bertambahnya jumlah pengusaha baru. Para mahasiswa yang terkenal dengan letupan-letupan idealismenya perlu menyikapi masalah kemiskinan ini dengan menjadi pengusaha sebagai alternatif solusi pewujudan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

 Ada beberapa potensi manfaat yang dapat dihasilkan ketika program ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, angka pengangguran dapat berkurang. Dengan munculnya pengusaha baru, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang jika jumlahnya besar, akan dapat menekan angka pengangguran menjadi lebih kecil. Dengan berkurangnya angka pengangguran, secara tidak langsung akan menghambat laju pertumbuhan angka kemiskinan.

Kedua, akan mebentuk mental produktif  bagi para mahasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini telah tercetak sebagai negara konsumen. Hal ini ditampakan oleh warga negarnya yang sangat bangga dengan perilaku konsumtif seperti yang pernah dikemukakan oleh survey Koran Kompas. Pemuda saat ini telah terjerumus ke dalam era hedonisme yang dimana begitu bangganya menjadi pemakai produk asing ketimbang menciptakan suatu produk sendiri.. Contoh saja, di kalangan pemuda tertentu ada trend yang beranggapan, “jika tidak pakai blackberry maka tidak gaul” , pembicaraan sebagian pemuda saat ini sudah tidak lagi menyentuh masalah masyarakat, bangsa, dan negara, melainkan “eh, aku punya blackbary model baru loh”. Perilaku konsumtif tinggi seperti ini lah yang dimanfaatkan Nokia dan beberapa perusahaan teknologi lain, untuk  menjadikan Indonesia sebagai negara untuk uji coba produk baru.

Dengan adanya program kredit usaha untuk sarjana ini diharapkan dapat merubah mental bangsa ini yang semula bermental konsumtif, menjadi bermental produktif.

Ketiga, Membantu menciptakan harga diri bangsa menjadi lebih terhormat. Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara buruh . Rakyatnya sangat bangga untuk menjadi buruh. Terbukti dengan tingginya jumlah TKI. Depnakertrans pun mengakui kalau devisa terbesar yang masuk ke Negara ini adalah berasal dari TKI. Ini adalah bukti kalau bangsa ini bangga menjadi bangsa buruh. Dengan adanya program kredit mahasiswa ini setidaknya adalah merupakan satu langkah untuk mengembalikan harga diri bangsa, yang semula adalah bangsa buruh menjadi bangsa pencetak pengusaha. Suatu hari nanti, bukan Tenga Kerja Indonesia yang kita butuhkan, tetapi Tenaga Kerja Asing.

Namun demikian, pelaksanaan program kredit usaha sarjana ini juga memiliki potensi resiko seperti macetnya kredit karena sang sarjana tidak mampu membayar pinjaman sesuai target pengembalian, meludaknya jumlah para sarjana yang ingin berwirausaha namun minim dengan kompetensi, terjadinya potensi korupsi dalam hal penyaluran dan penggunaan anggaran program ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah setidaknya perlu melakukan sejumlah langkah-langkah.

            Pertama, merumuskan mekanisme yang tepat dalam pencairan modal. Misalkan, seorang sarjana yang ingin mendapatkan modal perlu membuat proposal rencana bisnis. Setelah itu, ia harus membuat kesepakatan dengan pihak penyelenggara program ini berkaitan berapa jumlah modal yang dapat didapatkan, berapa lama ia harus mengembalikannya, bagaimana sistem pengembaliannya, apakah menggunakan bunga atau konsep bagi hasil, dan lain sebagainya. Semua ini perlu dibuat mekanisme yang jelas, mudah, dan aman dalam pelaksanaannya.

            Kedua, pemerintah hendaknya juga membuat tim monitoring dan asistensi. Banyak sekali pengusaha pemula yang gagal karena tidak memahami pengelolaan usaha dengan baik. Oleh karena itu, alangkah baiknya, para sarjana yang baru memulai usaha bisa mendapatkan pembimbimngan dalam mengelola usahanya sampai cukup settle untuk dilepas atau sampai ia mampu mengembalikan pinjaman modal. Selain itu, tim monitoring ini perlu dibuat agar program ini bisa  terbebas dari resiko pelarian modal, usaha-usaha haram, dan persekongkolan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

            Ketiga, bekerja sama dengan perbankan BUMN dalam hal pengelolaan dana. Kenapa BUMN? Bukan Swasta? Kalau diberikan kepada swasta pengelolaan dananya, potensi konflik kepentingan akan lebih besar  jika dibandingkan dengan bekerja sama dengan bank milik pemerintah. Pihak swasta tentu akan memiliksi potensi kepentingan lebih besar untuk mengembangkan Bank-nya secara pribadi daripada memajukan perekonomian bangsa.  Bisa jadi, kejadian seperti kasus Century terjadi kembali. Jika Century adalah pelarian uang nasabah, kalau program kredit usaha sarjana ini adalah pelarian uang negara. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kerja sama dilakukan dengan Bank BUMN  sehingga bagi hasil dari keuntungan usaha  para sarjana bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan lagi program ini atau mengalihkannya kepada program-program pemajuan kesejahteraan bangsa yang lain.

            Keempat, membuat regulasi dan iklim usaha yang kondusif. Kendala terbesar dalam dunia usaha di Indonesia adalah beratnya sistem regulasi di Indonesia. Dikit-dikit pajak, dikit-dikit pungutan, serta banyaknya persyaratan administrasi dalam membuka suatu usaha. Belum lagi waktu yang diperlukan untuk mengurus surat-surat ijin tersebut yang sampai memakan waktu berminggu-minggu. Yang demikian ini perlu direformasi. Pemerintah wajib membuat regulasi yang mudah dan efisien demi menunjang iklim usaha yang kondusif. Koordinasi dengan asosiasi-asosiasi dagang juga dirasa perlu dilakukan pemerintah agar kompetisi usaha di lapangan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, adanya CAFTA yang merupakan ancaman baru namun juga bisa dijadikan sebagai tantangan, harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana kebijakan tepatnya agar para pengusaha  dalam negeri tidak hancur.

            Namun, apapun usaha yang akan dilakukan pemerintah berkaitan dengan kredit usaha sarjana ini tidak akan berhasil dengan maksimal selama tidak ada respon bagi sang obyek program ini, yaitu para mahasiswa. Mahasiswa saat ini harus mampu mengubah mainset hidupnya yang umumnya berorietasi menjadi job seeker menjadi job creator. Mahasiswa harus sadar kalau penguasaha lah yang akan mengendalikan arah bangsa di masa yang akan datang.

Megantara Vilanda Setywan

Kepala Departemen Kajian Strategis

LDK Jama’ah Shalahuddin

Surabaya, 28 Januari 2010

            Tanggal 28 Oktober 2010, telah genap 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Ribuan masa dari berbagai macam komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum akademisi, hingga buruh  turun ke jalan untuk berunjuka rasa. Demo besar-besaran ini berlangsung serentak di berbagai kota di Indonesia. Namun, yang menarik adalah yang terjadi di Jakarta, selain ada pihak pengunjuk rasa yang kontra terhadap pemerintahan SBY-Boediono dan ini jumlahnya mayoritas, ada juga pihak yang Pro SBY-Boediono. Seperti yang dilansir oleh media massa, mereka tumplek jadi satu di depan gedung istana merdeka. Dan yang perlu di apresiasi, tidak terjadi bentrokan antar pihak yang kontra dengan yang Pro. Secara umum di seluruh Indonesia, aksi demonstrasi pada hari tersebut bisa dikatakan aman dari provokasi pihak-pihak yang ingin memicu kericuhan.

            Setidaknya aksi besar-besaran yang terjadi pada hari tersebut bisa diindikasikan bahwa ada ketidakberesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Secara elegan, hal tersebut harus diakui oleh pihak SBY-Boediono walaupun berdasarkan survey LSI terlihat bahwa tingkat kepuasan SBY-Boediono masih berada pada angka 70 %, namun sesungguhnya hasil survey ini pun perlu dipertanyakan kredibilitasnya apabila dibandingkan dengan logika kondisi real di masyarakat secara umum. Kemarin, SBY-Boediono bisa menang mutlak satu putaran pada pilpres dengan meraih suara sekitar 60 %, namun setelah adanya kasus kriminalisasi KPK dan Century, yang telah menyedot perhatian masa secara besar-besaran, tentu secara logika tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan SBY-Boediono ini pun turun dari angka 60 %.

            Berbicara apakah program 100 hari SBY ini apakah telah berhasil atau tidak, itu relatif. Namun, setidaknya perlu diakui, kalau ada beberapa kasus yang telah menmbuat citra pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II ini menurun serta terganggu konsentrasinya.

            Pertama, kasus kriminalisasi KPK. Kasus yang melibatkan dua pimpinan KPK ini, yaitu Bibit-Chandra, membuat bangsa telah tersedot energinya secara besar-besaran. Kasus ini jelas membuat kredibilitas Presiden SBY agak teruji. Akibat perpu yang dikeluarkan SBY ini, dua pimpinan KPK harus mendekam lima hari di penjara. Selain itu, SBY dikenal lamban dalam menyikapi kasus tersebut. Beliau membentuk tim pencari fakta. Setelah TPF memberikan rekomendasi kepada Presiden, beberapa waktu setelahnya,, Presiden berpidato di istana merdeka. Namun pidato ini pun masih menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat luas. Banyak yang menilai kalau pidato presiden saat itu dinilai tidak memiliki nilai ketegasan. Semuanya berkonten berupa himbauan, bukan perintah. Terlepas dengan aturan tata Negara di Indonesia, terkait sejauh mana presiden boleh atau tidak mengintervensi proses penegakan keadilan, sebagian masyarakat tetap menilai kalau sikap SBY saat itu tidak tegas.

            Kedua, kasus Bank Century. Kasus ini pun juga telah menurunkan citra  SBY-Boediono. Indikasi adanya aliran dana bailout Century ini lah penyebabnya. Selain itu, keterlibatan  Boediono dan Sri Mulyani sebagai dalang terkucurnya dana bailout Rp. 6,7 trilun. Sebagian masyarakat menghendaki Boediono dan Sri Mulyani dicopot dari jabatannya di pemerintahan. Seperti yang pada umumnya disuarakan para pengunjuk rasa pada hari ini.

            Apalagi setelah adanya intervensi aspek koalisi yang digemborkan oleh partai demokrat di Pansus Century. Partai Demokrat seolah-olah mengingatkan kepada partai koalisi agar tidak terlalu tajam dalam bertanya kepada saksi-saksi dari pihak pemerintah yang di panggil Pansus kemarin. Jika tidak, menterinya akan diganti atau anggota Pansusnya yang akan diganti. Presiden SBY pun menunjukan kecengengannya. Ia seolah-olah nampak takut dijatuhkan, sampai-sampai, ia berpidato bahwa negara ini menganut sistem presidensil, maka tidak mungkin lagi Presiden dijatuhkan oleh parlemen. Padahal tidak demikian jika kita melihat UUD 1945.

Memang idealnya, Pansus ini bekerja secara independen tanpa ada embel-embel aspek koalisi atau oposisi. Yang ditekankan adalah menemukan kebenaran. Bukan menyelamatkan kekuasaan atau menggulingkan kekuasaan. Jangan sampai koalisi itu merusak keinginan dalam menemukan kebenaran. Begitu juga, jangan sampai proses mencari kebenaran dirusak karena adanya niat menggulingkan kekuasaan. Toh jika memang telah terbukti bahwa presiden bersalah, presiden harus mau turun dari jabatannya.

            Namun penggulingan Presiden ini bukanlah perkara yang mudah jika melihat fakta yang terjadi di parlemen dan mekanisme yang harus ditempuh. Usulan pemberhentian presiden harus dibahas dalam siding paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari seluruh anggota DPR dan harus disetujui minimal oleh 2/3 dari yang hadir tersebut. Tentu ini bukan perkara yang mudah mengingat adanya koalisi besar yang menugasai lebih dari 70 % di parlemen. Memang perlu diakui bahwa adanya koalisi dan oposisi membuat DPR ini menjadi tidak independen, namun disatu sisi dengan besarnya jumlah koalisi di parlemen juga dapat berimplikasi pada kestabilan politik dalam negeri.

            Selain dua kasus di atas, masih banyak permasalahan lain yang belum terselesaikan, seperti persoaalan kemiskinan, pengagguran, anak jalan, masih adanya sistem outsource dalam kaitannya dengan  buruh, krisis listrik, 150 mobil mewah baru untuk menteri, pesawat mewah presiden, pagar baru istana negara yang nilainya hingga miliaran rupiah, ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi CAFTA, dan masih banyak lagi, yang semuanya itu membuat sebagian masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintahan SBY-Boediono ini.

            Namun demikian, kita juga harus mengakui bahwa pemerintahan ini juga telah meberikan sejumlah prestasi yang harus diapresiasi. Seperti bertambahnya infrastruktur yang menunjang efisensi perdagangan, jalan tol Jawa Barat-Jateng, PLTU di Serang Banten, terbentuknya Satgas Pemberantasan Mafia hukum yang telah berani mensidak Lapas, dan masih banyak lagi yang semuanya harus fair untuk kita apresiasi.

            Khusus untuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, sebaiknya lebih tajam lagi dalam menjalankan fungsi-fungsi kerjanya. Misalkan mencari mafia hukum di bidang perpajakan dan perbankan yang disitu juga langsung menyentuh perekonomian. Jadi tidak cukup ke Lapas saja. Mensidak bagian bea cukai di pelabuhan dirasa juga perlu dilakukan menimbang di tempat ini sering terjadi persengkongkolan antara petugas bea cukai dengan pedagang untuk menyelundupkan barang dagangan.

              Secara di atas kertas memang benar bahwa program 100 hari pemerintahan SBY-Bodiono ini sangat bagus, Namun, dalam tataran implementasinya tidak sebagus dengan yang ada di atas kertas. Kita harus sedikit memaklumi bahwa sulit untuk mencapai kondisi ideal dalam waktu hanya 100 hari kinerja pemerintahan. Kita memang harus tetap berusaha mengkritik kinerja pemerintahan jika mmang ada yang dirasa menyimpang dari rel yang seharusnya. Namun, di sisi yang lain, apresiasi dan motivasi kepada pemerintah kita juga perlu kita berikan agar mereka mendapatkan semangat dalam mewujudkan program-program pembanguan bangsa ini. Pemberian apresiasi dan motivasi secara psikologis akan memberikan efek positif kepada suatu pihak. Permulaan yang positif juga akan menghasilkan hasil yang postif juga.

            Mahasiswa, sebagai agen perubahan bangsa, selain bisa mengkritik, hendaknya juga bisa memberikan apresiasi dan motivasi. Dalam gerakan demonstrasi pun harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi tunggangan suatu pihak yang memiliki motivasi politik tertentu. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika berdemo didahului pengkajian terlebih dahulu sehingga benar-benar bisa berdemo dengan pemahaman, bukan hanya dengan badan. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu melakukan kerja-kerja korngkrit seperti turut melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan kegiatan sosial, berwirausaha, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. HIDUP MAHASISWA!!

Megantara Vilanda Setyawan

Kepala Departemen Kajian Strategis

LDK Jama’ah Shalahuddin UGM

Surabaya, 28 Januari 2010