Pengemban Dakwah Islam yang Seharusnya

Umat Islam tidak akan terbelakang atau mengalami kemunduran dari posisi kepemimpinannya atas dunia ketika tetap berpegang teguh terhadap agamanya. Kemunduran umat islam akan tampak ketika mereka mulai meremehkan dan meninggalkan ajaran agamanya, serta membiarkan prinsip pemikiran-pemikiran libealistik-sekularistik bercokol di benak umat islam. Alhasil, keterjajahan, kehinaan, penindasan, keterendahan harga diri, hingga  masalah keterbelakangan pendidikan dan kesejahteraan, menjangkit pada tubuh umat islam dewasa ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembalikan posisi umat islam dengan menumbuhkan dakwah islam yang berorientasi pada pembentukan qiyadah fikriyah islamiyah atau kepemimpinan berfikir islami. Pembentukan qiyadah fikriyah islam ini adalah dalam rangka mengembalikan kebangkitan umat Islam, karena hanya dengan mabda islam sajalah kebangkitan yang hakiki itu akan terwujud.

Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pembentukan qiyadah fikriyah itu sangatlah penting. Qiyadah Fikriyah ini akan membentuk pola pikir pada seseorang, pola pikir ini nantinya akan membentuk persepsi-persepsi dalam kehidupan, dan ujungnya akan muncul berupa kebijakan, perliku sehari-hari, dan atau aksi nyata. Termasuk halnya bagi para pengemban dakwah. Ketidaktepatan qiyadah fikriyah yang dimiliki akan menyebabkan terjadinya disorientasi dalam berdakwah yang dapat berakibat fatal, mulai dari tidak diterimanya segala amal da’awy sang pengemban dakwah, hingga dimintainya pertanggungjawaban di yaumul akhir.

2011: Tahun Revolusi Timur Tengah

(Catatan Akhir Tahun)

Satu per satu rezim yang telah berkuasa puluhan tahun tumbang seketika ditelan gelombang amuk rakyat yang sudah tidak tertahankan. Bukan hanya itu, aroma keterlibatan negara-negara barat dalam pelengseran para penguasa seperti Amerika Serikat terhadap Libya dan Mesir tercium sangat kental. Yang menarik adalah revolusi timur tengah bermulai dari satu negara kemudian merembet ke beberapa negara tetangga.

Indonesia Belum Merdeka

Bung Karno pernah menyampaikan tentang Tri Sakti Kemerdekaan, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh suat bangsa jika ingin dikatakan sebagai bangsa yang merdeka. Yaitu, antara lain, (1) Berdaulat di bidang politik, (2) Berdikari di bidang ekonomi, (3) Berkepribadian di bidang budaya.
Berkaitan dengan hal tersebut, jika menilik, mengamati, dan memahami kondisi hari ini bangsa Indonesia dan kemudian dikonteksan pada idealita Tri Sakti Kemerdekaan, maka alih-alih kita mengatakan bangsa ini sudah merdeka, mendekati merdeka saja bisa dikatakan “belum”.

Pandangan Islam terkait Kelistrikan

(Tanggapan terhadap kenaikan TDL)

1 Juli 2010 yang lalu, secara resmi, akhirnya, pemerintah, dengan disetujui oleh DPR, menaikan Tarif Dasar Listrik(TDL) dengan kisaran antara 10-18%. Dua kelompok pelanggan yang tidak mengalami kenaikan adalah pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450-900 VA karena dianggap tidak mampu serta pelanggan dengan daya di atas 6.600 VA karena sudah membayar TDL sesuai harga pasar.
Jika melihat latar belakang mengapa kebijakan ini dikeluarkan, sungguh rasanya kurang berpihak pada rakyat, menaikan TDL dilakukan agar APBN-P 2010 tidak jebol atau mengalami defisit yang lebih besar. Seperti diketahui, dalam APBN-P 2010 yang diputuskan pada awal Mei lalu, subsidi listrik yang dianggarkan mencapai Rp 54 triliun. Untuk itu, diperlukan kenaikan TDL sebesar 10% agar dapat menutupi kebutuhan PLN akibat pengurangan subsidi sekitar Rp 10 triliun dari APBN 2009 sebesar Rp 64,46 triliun. Kebutuhan PLN harus disubsidi karena saat ini biaya yang dikeluarkan PLN untuk memproduksi listrik sekitar Rp 1.200 per kilowatt hour (KWh), sementara harga jual listrik BUMN listrik itu ke para pelanggannya hanya sekitar Rp 630 per Kwh.
Namun kenaikan TDL sesungguhnya tidak membuat PT PLN diuntungkan maupun dirugikan. Hal ini karena kenaikan TDL dilakukan dengan tujuan untuk menekan subsidi listrik yang jumlahnya semakin membengkak dalam APBN. Bagi PT PLN sendiri, berapapun selisih antara BPP listrik dengan harga jual ke pelanggan itu kan akan dibayar dari dana subsidi dalam APBN. Peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan pun sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan kenaikan TDL ini.
Alasan lain pemerintah menaikkan harga TDL adalah karena hingga kini sekitar 18,9 juta keluarga miskin masih belum menikmati listrik. Oleh karena itu, kenaikan TDL pada bulan Juli mendatang diharapkan dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang teraliri listrik. Menurut pemerintah, dengan kenaikan TDL sebesar 10%, sesungguhnya seluruh masyarakat yang sudah menikmati listrik termasuk pelanggan 450-900 Volt Ampere (VA) turut membantu pemerintah agar 18,9 juta keluarga miskin tersebut bisa ikut menikmati listrik.
Namun, laksana tambal sulam pada ban kendaraan yang bocor, pemerintah menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah yang baru. Yang pasti kenaikan TDL ini akan menyebabkan efek domino. Akan diawali dengan kenaikan harga bahan baku, biaya proses produksi, hingga berkurangnya daya beli konsumen. Para produsen dengan alasan kenaikan bahan baku dapat menaikan harga jual produk. Dan akhirnya pasti akan menyebabkan multiplier efek yang bermuara pada kenaikkan harga dan penurunan daya beli dan berujung pada penurunan produksi yang berdampak pada pemutusan hubungan karyawan/pengangguran.
Jika ditilik lebih dalam, sesungguhnya mahalnya biaya produksi listrik dan kurangnya pasokan listrik adalah penyebab munculnya problematia kelistrikan di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menikmati aliran listrik. Hal itu terjadi karena masih adanya inefisiensi dan mahalnya bahan bakar pembangkit listrik yang berasal dari BBM, serta pasokan bahan bakar pembangkit listrik yang masih kurang mencukupi. Jika bahan bakar pembangkit adalah BBM, maka kenaikan BBM pasti akan menyebabkan naiknya biaya produksi.
Kemudian, jika bahan pembangkitnya adalah batu bara dan gas yang harganya jauh lebih murah, ternyata pasokan untuk kebutuhan dalam negeri justru tidak mencukupi, karena lebih banyak untuk kepentingan ekspor. Ini adalah hal yang sangat ironis.
Penggunaan bahan baku batu bara dan gas sudah dilakukan oleh PLN seperti di Paiton Jawa Timur dengan batu bara dan proyek Donggi Senoro untuk gas alam. Namun pada saat PT PLN mengalami defisit pasokan gas, pemerintah telah mengesahkan alokasi gas dari lapangan Donggi-Senoro. Porsi gas domestik dari lapangan tersebut maksimal hanya 25 persen, sisanya untuk alokasi ekspor.
Sungguh ironis, pada saat kebutuhan akan gas terutama dari PT PLN begitu besarnya, pemerintah justru mengalokasikan 75 % untuk ekspor. Padahal jika kebutuhan pasokan gas domestik mendapat prioritas, maka kekurangan pasokan gas untuk PLN akan terpenuhi. Hal ini akan membuat harga produksi listrik turun, sehingga harga TDL tidak perlu dinaikkan atau mengurangi subsidi. Dengan ketersediaan bahan bakar pembangkit yang jauh lebih murah dan sangat besar, maka pemerintah melalui PT PLN dapat segera memperbesar kapasitas produksi listrik dan ini akan segera dapat mengatasi kekurangan pasokan serta menambah luasnya jangkauan pelayanan listrik kepada masyarakat.

Pandangan Islam terkait Kelistrikan

Mafahim Jama’ah Shalahuddin

(Pesan dari Alumni Jama’ah Shalahuddin tentang identitas JS)

Pak Haryanto, Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada, yang merupakan alumni Jama’ah Shalahuddin UGM, bercerita mengenai identitas Jama’ah Shalahuddin kepada para pengurus Jama’ah Shalahuddin 1431 H/2010 M, pada saat para pengurus tersebut melakukan silaturahim pada awal bulan Maret 2010. Saya adalah salah satu pengurus yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Beliau menceritakan asal mula dibentuknya Jama’ah Shalahuddin yang kemudian membentuk identitas Jama’ah Shalahuddin yang harus dipertahankan hingga kapan pun. Bahwasanya, saat itu- era 1976an- , kondisi perpolitikan di Indonesia sangtalah panas. Panas ini yang dilihat oleh para pendiri JS – Muslich Zainal Asikin, dkk.- adalah adanya politik tendenisus yang berlebihan oleh gerakan-gerakan mahasiswa saat itu, seperti PMII, HMI, dan GMNI. Poltik Tendenisus ini sampai berdampak kepada ranah-ranah akademik. Pak Haryanto menceritakan, dahulu jika ada mahasiswa yang memiliki afiliasi ke HMI sedangkan asisten dosennya adalah aktivis GMNI, maka nilai sang mahasiswa tersebut akan dikurangi, sebaliknya jika sama-sama dari GMNI, maka nilainya dibaguskan. Contoh lain, ketika ada aktivis GMNI yang sholat, maka langsung dicurigai, ”lah, kamu jadi anak HMI ya?”. nah hingga sebegitunya.

Nuansa politik tendensius ini memunculkan keresahan di sebagian pihak khususnya para pendiri JS, mereka berfikir,”nah, kalau begini terus, siapa nantinya yang ngurusi keislaman mahasiswa UGM yang bukan aktivis? kan kasian mereka tidak terpedulikan karena politik tendensius? gimana ya caranya supaya sekat-sekat gerakan mahasiswa ini dihilangkan?”. Atas dasar keresahan itulah, maka dibentuklah Jama’ah Shalahuddin UGM pada tahun 1976, yang pertama kalinya event Ramadhan Di Kampus dengan acara Maulid Pop dan Sholat Tarawih di Gelanggang. Setelah event ini berlangsung, nuansa politik tendensius itu mulai lah teredam. Jama’ah Shalahuddin diisi oleh orang-orang yang multi bentuk mahasiswa, mulai dari HMI, PMII, GMNI, islam abangan, yang belum berjilbab, masih ngrokok, Islam yang belum pernah sholat, dan lain sebagainya. Mereka bersatu dan melakukan kerja dakwah bersama-sama. Ini lah keindahan yang telah dituturkan beberapa alumni ke saya dibeberapa kesempatan silaturahim, seperti Pak Haryanto(Dirmawa UGM), Pak Abdul Ghofar(ex Dosen Ilmu Pemerintahan UGM), Pak Muslich Zainal Asiqin(pemilik Yayasan Piri), dan Pak Edi Meiyanto(wakil Dekan III Fakultas Farmasi UGM).

Atas dasar latar belakang pendirian Jama’ah Shalahuddin tersebut, maka ditetapkanlah oleh para pendiri bahwa ada madzhab sendiri yang dianut oleh JS, yaitu madzhab Jama’ah Shalahuddin. Bagaimana itu? Yaitu, ramai idiologi dan jenis orang, namun tetap rukun. Tidak boleh ada homogenisasi atau pengarahan pada satu bentuk pemahaman kelompok Islam di Jama’ah Shalahuddin. Setiap anggotanya ketika berada di Jama’ah Shalahuddin, harus mau melepas jaket kelompok ekstra kampusnya. Example : dulu Pak Haryanto adalah aktivis HMI, namun ketika berada di JS, ia melupakan HMInya, nanti setelah berada di luar JS, maka ia HMI kembali. Sehingga, di JS ini akan bersih dari politik kekuasaan antar gerkan islam.

Kesepakatan ini kemudian dikonstitusikan ke dalam Tata Gerak Jama’ah Shalahuddin pasal 4, yang hingga saat ini, masih disepakati dan belum ada yang ingin merubah pasalnya. Bunyi pasa tersebut adalah :

Pasal 4

Jama’ah Shalahuddin bersifat independen dan tidak berafiliasi pada organisasi massa dan organisasi sosial politik manapun.

Dari pasal tersebut, maka bisa diintrepresentasikan, baik secara formal maupun kultural, Jama’ah Shalahuddin dilarang untuk terikat dengan salah satu gerakan, ormas, atau kelompok Islam tertentu. Oleh karena itu, setiap anggota JS dilarang mempunyai strategi, baik terang-terangan atupun terselubung, untuk membuat JS memiliki khas pada salah satu partai/ kelompok Islam tertentu. Misal, si A karena anggota HTI, maka ia punya strtegi gimana caranya supaya JS ini mirip dengan HTI, bentuk dan arah perjuangannya sama seperti HTI. Atau, Si B yang anak Tarbiyah, demi menambah perolehan suara PKS di pemilu 2014, Si B ini melakukan upaya untuk menokohkan kader-kader PKS dengan cara mendominankan pengundangan Ustadz2/kader2 PKS untuk ngisi di kajian-kanjiannya JS atau Ramadhan Di Kampus.

Kedatangan Obama ke Indonesia adalah pintu Bencana bagi Bangsa ini

Pada pertengahan Maret, namun waktu pastinya masih dirahasiakan oleh gedung putih, bahwasanya Presiden AS, Barrack Obama, akan berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini adalah merupakan kunjungan pertama Obama selaku Presiden AS dan merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang telah diawali Hillary Clinton, awal 2009 lalu.

Seperti yang dikatakan oleh Dino Patti Jalal, Staf Khusus Kepresidenan, bahwasanya Obama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan secara resmi meluncurkan US-Indonesia Comprehensive Partnership, sebuah inisiatif di mana Amerika Serikat akan memperluas dan memperkuat hubungan dengan Indonesia untuk menangani isu-isu regional dan global. “Kami ingin ini menjadi hubungan yang lebih komprehensif, yang meliputi bidang-bidang seperti energi, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, investasi, orang-ke-orang kontak dan banyak lainnya,” katanya.

Rencananya Obama juga akan datang ke Yogyakarta, untuk melihat kraton Yogyakarta, UGM, Candi Borobudur, dan meninjau bengkel kereta api Balai Yasa Yogyakarta. Namun, Apakah kita patut sebagai warga negara Indonesia yang khususnya beragama islam merasa bangga dengan kedatangan Obama ini? Atau malah kita harus waspada? Apakah benar kedatanagan Obama ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia khususnya untuk umat islam ini?

Meneropong Kasusu Century

Beberapa waktu yang lalu, Pansus Angket Century telah memberikan pandangan awal. Sungguh mengejutkan melihat kuatnya koalisi di parlemen, skor yang terbentuk adalah 7-2. Tujuh Fraksi –PDI-Perjuangan, Golkar, PKS, PAN, PPP, Hanura, dan Gerindra– berpandangan sama bahwa ada indikasi pelanggaran dan tindak pidana korupsi dalam pengambilan keputusan Bailout Century. Sedangkan dua fraksi lainnya, yaitu Demokrat dan PKB,  berpandangan bahwa tidak ada masalah dalam pengambilan kebijakan Bailout Century.

Hal yang wajar, jika terjadi perbedaan pandangan. Munculnya perbedaan pandangan beserta argumentasi-argumentasinya, bisa sengaja digunakan oleh partai untuk menjalankan kepentingan politiknya. Pengambilan pandangan ini tergantung berada dimana posisi partai tersebut. Jika berada dalam koalisi pemerintahan, tentu sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang Partai Demokrat. Namun, jika dalam lingkaran oposisi, tentu yang digunakan adalah sudut pandang PDI-P.

Namun, menariknya adalah Golkar, PKS, PAN, dan PPP, bisa beralih kepada sudut pandang oposisi. Ada pihak yang mengatakan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah akrobat politik. Namun, partai-partai pihak koalisi pemerintahan tersebut membantahnya. Yang mereka lakukan murni proses  mencari kebenaran dan malah apa yang dilakukannya adalah sesuai perintah presiden, yaitu buka selebar-lebarnya agar terang benderang.

Demokrat pun melakukan politik gertak-sambar, dengan mengancam meresuffle beberapa menteri dari pihak partai koalisi yang berbeda pandangan di Pansus Angket Century. Malah menjadi boomerang. Politik gertak-sambar ini dijalankan pada saat Pansus belum memberikan kesimpulan awal secara resmi yang dimana pada saat itu pandangan fraksi masih skornya 5-4, setelah diberi gertak-sambar, malah menjadi 7-2. Capek deh..

Namun, apapun hasil akhir Pansus nanti, pengusutan kasus Century harus murni diarahakan kepada niat mencari kebenaran. Karena, ketika hasil Pansus ini berbeda dengan hasil investigasi KPK. Misalkan, Pansus berkesimpulan bahawa terjadi indikasi tindak pidana korupsi dalam kebijakan bailout Century, namun hasil investigasi KPK mengatakan kebijkan bailout century tidak ada tindak pidana korupsi. Atau sebaliknya. Maka, akan terjadi yang namanya demoralisasi institusi.            Kredibilitas DPR atau KPK bisa turun. Masyarakat akan bingung memutuskan mana yang paling benar dan bisa berujung pada terguncangnya stabilitas perpolitikan di negeri ini. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh Pansus Century tidak boleh main-main, harus murni 100% dalam rangka mencari kebenaran. Jika tidak, maka stabilitas negara yang akan menjadi taruhannya. Ini adalah kesempatan bagi DPR untuk mewujudkan citranya sebagai lembaga pengawasan yang baik.

Analisis Penyebab Permasalahan dalam sudut pandang pragmatis,

Demonstran dan Pemerintah harus saling Memahami

Tanggal 28 Desember yang lalu, telah terjadi demonstrasi besar-beseran di beberapa kota. Presiden menganggap demonstrasi yang terjadi pada hari tersebut mayoritas kurang beradab. Pasalnya, Ada yang bawa kerbau, ”SBY badannya besar, malas, dan bodoh seperti kerbau”. Banyak terjadl penginjak-injakan dan pembakaran foto, serta teriakan-teriakan SBY maling, Boediono maling, dan menteri maling. SBY menganggap demonstrasi pada hari tersebut jauh dari nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi budaya, nilai, dan peradaban yang baik.

Beberapa saat setelah itu, pihak-pihak demonstran, yang bisa dikatakan sebagai pihak oposisi ekstra parlementer, pun langsung menanggapi ucapan SBY tersebut. Secara umum, mereka beranggapan sikap SBY terlalu berlebihan. Seharusmya tidak perlu menanggapi dengan sikap seperti itu, namun jawab lah dengan menyelesaikan permasalahan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan lain sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa telah terjadi gontok-gontok-an antara demonstran dengan pemerintah. Demonstran mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemerintah mengkritik cara demonstrasi para aktivis oposisi ekstra parlementer. Kemudian keduanya saling menanggapi satu sama lain. Jika hal ini akan terjadi secara terus-menerus, pemerintah akan terancam kehilangan fokus dalam menyelesaikan program-prgram pembangunannya karena energi akan terkuras lebih banyak pada aktivitas saling menanggapi. Semoga yang demikian ini tidak akan terjadi kembali.

Yang ideal adalah baik pemerintah maupun demonstran harus mau menerima kritik. Ketika pemerintah mendapatkan kritik sepedas apapun dengan simbol-simbol yang menyakitkan sekaligus, maka jadi kan hal tersebut sebagai refleksi diri. Jangan sampai menanggapinya dengan kata-kata, tetap lah fokus melaksanakan program-program pembangunan dengan lebih semangat lagi dengan komitmen yang tinggi. Serta, jangan sampai pemerintah sekali pun menyatakan kebanggan kepada pers bahwa telah berhasil menjalankan program-program pembangunannya. Biarkan rakyat lah yang merasakannya keberhasilan tersebut, cukup rakyat saja yang bicara.

Letupan Era Wirausaha

Kabar gembira bagi para mahasiswa yang mempedulikan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah akhirnya mencanangkan program kredit usaha untuk para  sarjana. Para mahasiswa yang baru saja lulus, dapat meperoleh modal usaha dengan syarat ijazah kelulusan sebagai jaminannya.

Ini merupakan suatu langkah positif pemerintah yang perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Karena, masalah kemiskinan tidak akan terselesaikan tanpa diimbangi dengan bertambahnya jumlah pengusaha baru. Para mahasiswa yang terkenal dengan letupan-letupan idealismenya perlu menyikapi masalah kemiskinan ini dengan menjadi pengusaha sebagai alternatif solusi pewujudan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

 Ada beberapa potensi manfaat yang dapat dihasilkan ketika program ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, angka pengangguran dapat berkurang. Dengan munculnya pengusaha baru, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga, akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang jika jumlahnya besar, akan dapat menekan angka pengangguran menjadi lebih kecil. Dengan berkurangnya angka pengangguran, secara tidak langsung akan menghambat laju pertumbuhan angka kemiskinan.

Terhadap 100 Hari Kinerja Pemerintahan SBY-Boediono

(Mengkritik harus, namun apresiasi juga mesti diberikan)

            Tanggal 28 Oktober 2010, telah genap 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Ribuan masa dari berbagai macam komponen masyarakat, mulai dari mahasiswa, kaum akademisi, hingga buruh  turun ke jalan untuk berunjuka rasa. Demo besar-besaran ini berlangsung serentak di berbagai kota di Indonesia. Namun, yang menarik adalah yang terjadi di Jakarta, selain ada pihak pengunjuk rasa yang kontra terhadap pemerintahan SBY-Boediono dan ini jumlahnya mayoritas, ada juga pihak yang Pro SBY-Boediono. Seperti yang dilansir oleh media massa, mereka tumplek jadi satu di depan gedung istana merdeka. Dan yang perlu di apresiasi, tidak terjadi bentrokan antar pihak yang kontra dengan yang Pro. Secara umum di seluruh Indonesia, aksi demonstrasi pada hari tersebut bisa dikatakan aman dari provokasi pihak-pihak yang ingin memicu kericuhan.

            Setidaknya aksi besar-besaran yang terjadi pada hari tersebut bisa diindikasikan bahwa ada ketidakberesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Secara elegan, hal tersebut harus diakui oleh pihak SBY-Boediono walaupun berdasarkan survey LSI terlihat bahwa tingkat kepuasan SBY-Boediono masih berada pada angka 70 %, namun sesungguhnya hasil survey ini pun perlu dipertanyakan kredibilitasnya apabila dibandingkan dengan logika kondisi real di masyarakat secara umum. Kemarin, SBY-Boediono bisa menang mutlak satu putaran pada pilpres dengan meraih suara sekitar 60 %, namun setelah adanya kasus kriminalisasi KPK dan Century, yang telah menyedot perhatian masa secara besar-besaran, tentu secara logika tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan SBY-Boediono ini pun turun dari angka 60 %.